Puji syukur kehadirat allah swt., berkat rahmatnya,penerbit masih diberikan kesempatan untuk dapat membantu program pemerintah dalam bidang legislasi,yaitu dengan menyebarluaskan kepada masyarakat mengenai undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Sector keuangan di Indonesia merupakan salah satu sector yang memiliki peranan penting dalam mendorong kegiatan perekonomian …
desa memiliki asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan sehingga desa perlu dilindungi dan berdayakan agar menajdi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan an pembangunan menuju masyarakat yanga dil, makmur, dan sejahtera da…
Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu lintas an angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan…
Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris ini kami terbitkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa hukum, dosen, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui seluk-beluk tentang pengaturan jabatan notaris yang berlaku saat ini. Undang-undang ini terdiri dari 13 bab, 92 pasal yang mencabut berbagai peraturan perundang-undangan tentang notaris yang sudah tidak sesuai la…
Sehubungan dengan hal tersebut,sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan system peradilan terpadu (integrated justice system),maka pemerintah perlu mensahkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai pengganti undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Buku ini memuat undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentan…
Dalam buku ini telah kami rangkum UU No 31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No. 12 tentang Pemilu yang dilengkapi dengan Kepres No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU dan PP No. 51 tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol, dan PP No. 5 tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota parpol, serta perubahannya, PP No. 12 tahun 1999, dan Keputusan Menteri No. 41 Tahun 2002 tentang…
Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangn yang berasal dari kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan infro…
Dikeluarkan undang-undang agraria nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok=pokok agraria paling tidak diharpkan dapat mencegah setiap pelanggaran yang ada dan mengatur cara penyelesaiannya. Buku ini dilengkapi dengan 5 peraturan pmerintah, 24 peraturan setingkat menteri, dan 4 surat edraan ditjen yang ebrkaitan dengan masalah pertahanan. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat berma…
Undang-undang Kerwarganegaraan RI yang baru ini disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006, menggantikan UU No 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaan RI . Di samping mengatur hal-hal umum seperti batasan kewarganegaraan, tata cara memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, atau sanksi pidana, undang-undang ini membawa angin perubahab dalam masalah kewarganegaraan tanah air dengan mengat…
Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adila kepada seluruh rakyat indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang me…