Mimbar Hukum - Vol. 28 No.3, Oktober 2016

Jurnal Mimbar Hukum Vol. 28 No.3, Oktober 2016 berisi: * Penilaian Terhadap Kesesuaian Antara Penetapan Bea Keluar Atas Ekspor Mineral Dengan Asas Kepastian Hukum Dan Asas Ekonomis - Paripurna P Sugarda, Irine Handika,pp. 395-413 * Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu - Kondar Siregar, Usman Pelly, Anwar Sadat, pp. 414-426 * Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pen…

Jurnal DINAMIKA HUKUM - Volume 12 No.2, Mei 2012

Jurnal Dinamika Hukum adalah wadah informasi dan komunikasi di bidang hukum yang berisi artikel ilmiah hasil penelitian, gagasan konseptual, resensi buku dan kajian lain yang berkaitan dengan ilmu hukum. Volume 12 no.2, Mei 2012 berisi tulisan berjudul : * Penyelesaian Sengketa Informal Berbasis Komunitas Adat Terpencil Di Kepulauan Kangean (Pilihan Hukum dan Posisi dalam Sistem Hukum Negara…

Jurnal CITA HUKUM - Vol. 4 No. 1, Juni 2016

Jurnal CITA HUKUM - Vol. 4 No. 1, Juni 2016 berisi: - Politik Hukum Perlindungan Hakim - Akbar Faisal, pp. 1-14 - Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945 - Mujar Ibnu Syarif, pp. 15-32 - Peran Vital Penelusuran Aset Guna Menentukan Besaran Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Koruptor - Bagus Widipradnyana Arjaya, pp. 33-50 - Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pem…

Jurnal DINAMIKA HUKUM - Volume 10 No.3, September 2010

Jurnal Dinamika Hukum adalah wadah informasi dan komunikasi di bidang hukum yang berisi artikel ilmiah hasil penelitian, gagasan konseptual, resensi buku dan kajian lain yang berkaitan dengan ilmu hukum. Volume 10 no.3, September 2010 berisi tulisan berjudul : * Pendayagunaan Teknologi Informasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengawasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Jawa Tengah -…

Undang-undang penanaman modal UU RI Nomor 25 tahun 2007

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

979-24-4734-7

Deskripsi Fisik

173 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340 TIM u

Himpunan Undang - Undang Kehutanan dan Perkebunan

Bahwa hutan merupakan aset bangsa yang bisa untuk di perbaharui dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan tidak mengatur mengenai kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang, bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan …

Peraturan Pemerintah Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

demikianlah dari kami penerbit, semoga buku peraturan perundang-perundangan yang sederhana ini bisa bermanfaat khususnya bagi para aparatur pemerintah. akhir kata, tak ada gading yang tak retak, apabila pembaca yang tak retak, apabila pembaca menjumpai kekurangan dalam buku ini, kami mohon sumbang saran dari pembaca untuk kesempurnaan pada terbitan berikutnya

Undang - Undang Otonomi Daerah 2004

Otonomi daerah mempunyai prinsip yang nyata dan bertanggung jawab penggantian UU otonomi daerah no 22 th. 1999 menjadi UU no. 32 th 2004. Merupakan suatu hal nyata pemberian otonomi. Kepada daerah harus didasarkan pada faktor perhitungan, tindakan, atau kebijaksanaan yang benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mengurus rumah tangga sendiri, bertanggung jawab melancarkan pembanguna…

Undang - Undang Otonomi Daerah

Di dalam buku ini memuat UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, PERPU RI Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014, UU RI nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2014, serta UU RI nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014.

Peraturan Presiden RI No 70 Th 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan P…

Pada tanggal 3 Nopember 2003 Pemerintah memberlakukan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Oleh karena itu, dengan berlakunya Keppres ini, maka Keppres No. 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN sebagaimana diubah terakhir dengan keppres No. 6 tahun 1999, serta keppres no. 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa inst…