IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG SERTIFIKASI USAHA PERHOTELAN (Studi di Kota Bandar Lampung) Oleh : ARLINA Sertifikasi hotel sangat penting karena berkaitan dengan pemenuhan standar usaha hotel. Standar usaha hotel mencakup produk, pelayanan, dan pengelolaan. Namun hal tersebut tidak direspon secara positif oleh semua pelaku usaha hot…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tjk) Oleh : YUDI YUSNANDI 14.12.27.181 Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dalam memberantasnya juga diperlukan lembaga yang luar biasa (extra ordinary …
komunikasi politik dan pembangunan dalam genre ilmu komunikasi sesungguhnya merupakan applied science yang berarti sebagai ilmu dikenal sarat teori,konsep dan strategi dapat di praktikkan dalam kehidupan politik untuk skala luas bahkan menjadi salah satu urat nadi bagi tumbuh kembang demokrasi di suatu negara. dinamika politik dan pengelolaan pemerintahantidak akan lepas dari kehadiran ko…
Di dalam sebuah organisasi pasti memerlukan suatu manajemen yang adaptif sehingga visi dan misi dapat terwujud dengan efektif dan efisien.tentunya jika ditelaah melalui kajian ilmu komunikasi,para pakar akan menegaskan bahwa dalam praktiknya organisasi tersebut harus memiliki strategi komunikasi.untuk mempelajarinya terkadang kajian strategi komunikasi ini banyak ragam,baik perspektif,konten,mo…
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERAN BAGIAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DALAM MEMPERSIAPKAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS SEKRETARIS DAERAH (Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur) Oleh : Maria Ulfa Bagian Protokol dan Kehumasan Kabupaten Lampung Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan penyelenggaraan protokoler dan administr…
IMPLEMENTASI KOORDINASI ANTARA DIREKTORAT NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG DALAM OPTIMALISASI PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH WARGA BINAAN ABSTRAK Oleh SUHERMAN 14.12.27.132 Pada era sekarang ini peredaran narkotika tidak hanya melibatkan masyarakat, melainkan melibatkan jaringan oleh warga dalam status narapidana di Lembaga…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.B/2015/PN.Tjk) ABSTRAK Oleh MUHAMAD ZAINURI NPM : 14.12.28.067 Saat ini kekerasan dalam rumah tangga adalah sangat marak dilakukan di masyarakat, untuk itu adalah Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pengh…
DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN KENDARAAN DINAS DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Putusan Nomor: 26/Pid.TPK/2013/PN.TK dan 2319K/Pid.Sus/2013) Oleh MUHAMMAD REYNALDY F. Setiap pelaku tindak pidana korupsi harus dipidana maksimal dan menerapkan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan serta tidak menimbulkan adanya diparitas pidana yang melakukan tindak pi…
ANALISIS PENGAWASAN DANA BANTUAN PROGRAM NASIONAL PEMBANGUNAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor : 56/PID.Sus.TPK/2015/PN.Tjk) Oleh EDI YULIANTO 14.12.28.119 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan adalah pengelolaan simpan pinjam pe…
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG IZIN LINGKUNGAN TERHADAP PEMBUATAN DOKUMEN AMDAL (Studi Di Kabupaten Tulang Bawang) ABSTRAK Oleh AKHMAD TANTOWI Fakta sosial yang terjadi Di Kabupaten Tulang Bawang, ada beberapa perusahaan yang telah berdiri dan memiliki izin namun belum memberikan perhatian terhadap Amdal sehingga terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup…