IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK MELALUI STANDAR PELAYANAN (Studi di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung) ABSTRAK Oleh Ramadhiana Ikhwaningtiari 12.812.1263 Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sampai saat ini belum dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah, sep…
ANALISIS DAMPAK PENATAAN KELEMBAGAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Lampung) ABSTRAK Oleh : METTY RUTHNA SARI Proses penyusunan hasil Analisis Dampak Penataan Kelembagaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui prosedur pengumpulan data PNS, serta identifikasi…
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN KEPADA TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Perkara Nomor 27/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tjk Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang) Oleh RIZKY SILVIA UTAMI 14.12.26.043 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat dua instrument yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal …
Proses legislatif adalah mata kuliah baru bagi universitas yang melakukan perkuliahan berbasis kompetensi. Hal ini karena waktu dulu ketika hanya bernama sistem pemerintahan Indonesia hanya membahas ilmu pemerintahan saja kendati biang persoalan ada pada proses legislasi yang membahas multi disiplin, yaitu input yang bernuansa politik, proses yang bernuansa ilmu pemerintahan, output yang be…
Tujuan pendidikan tinggi dalam UU No. 12 Tahun 2012, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Untuk merujudkan kepentingan tersebut, seluruh mahasiswa harus mengikuti pembelajaran mata kuliah dasar umum yang dikenal dengan MKDU (general …
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM KERANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI LEMBAGA PEMBINAAN WARGA BINAAN Oleh RAMA RISANDHI 14.12.26.069 ABSTRAK Tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah pemutihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antar warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (reintegr…
Kondisi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dewasa ini,serta penyimpangan implementasi pancasila pada masa orde lama dan orde baru menimbulkan gerakan reformasi di Indonesia,sehingga terjadilah suatu perubahan yang cukup besar dalam berbagai bidang terutama bidang kenegaraan,hukum maupun politik.konsekuensinya mengahruskan kita untuk merevisi ulang atas materi pendidikan pancasila terutama …
Demokrasi memang bukanlah merupakan sistem politik yang ideal. Penolakan terhadap demokrasi berlangsung berabad-abad. Kemudian, setelah revolusi Prancis, gagasan demokrasi sebagai sistem yang dianggap layak mengatasi berbagai kelemahan dari sistem monarki yang cenderung elistis dan hanya mengutamakan segelintir orang yang berada di lingkungan kerajaan, demokrasi mulai memperoleh perhatian du…
Sistem bernegara bisa dilihat dari berbagai macam sudut. Dapat dilihat barangkali, seorang arsitek ketika membuat sebuah bangunan, karena negara pada hakekatnya adalah juga sebuah bangunan. Oleh karena itu apa yang akan dilakukan pada waktu seorang arsitek merencanakan sebuah bangunan, apa yang akan dilakukan dengan fondasi, apa yang kemudian akan dibangun di atas fondasi itu. Barangkali itu…