IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NO.18 TAHUN 2014 TENTANG WAJIB BELAJAR 12 TAHUN (Studi di Kabupaten Tulang Bawang Barat) Oleh ANDIKA DAHMA SANTOSA 14.12.28.012 Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya biaya operasional pendidikan menengah penyelenggara program wajib belajar 12 (dua belas) Tahun. Dengan adanya pemberian bantuan bea siswa dan biaya …
Gadamer sengaja memberi judul bukunya yang monumental ini, truth and method, sarat dengan semangat polemik. Kalimat yang dipisahkan kata “dan” menunjukkan adanya ketegangan tertentu. Ia ingin menantang secara konstruktif metode-metode empiris untuk masuk ke wilayah ilmu-ilmu humaniora. Untuk mencapai kebenarab dalam konteks konstelasi penafsiran, seseorang hermeneutmesti lari dari cengk…
Kegagalan dan keruntuhan kantor akuntan public,enron,Arthur Andersen,dan worldcom,memicu penyusunan U.S. Sarbanes-oxley act (SOX) 2002,serta mendorong reformasi akuntabilitas dan tata kelola,di perusahaan maupun bagi profesi akuntansi.hal ini membuat perubahan secara dramatis dalam harapan/ekspetasi terhadap perilaku bisnis dan akuntan professional.buku etika bisnis & profesi ini mencakup topic…
ANALISIS KOORDINASI ANTARA RUTAN KLAS II B MENGGALA DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM RANGKA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI RUTAN KLAS II B MENGGALA ABSTRAK Oleh FERDIKA CANRA 15.12.29.006 Pelaksanaan koordinasi antara Rutan Klas II B Menggala dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Rutan Klas II B Menggala masih belum maksimal…
Kekerasan telah menjadi fenomena keseharian; dari kekerasan dalam rumah tangga, tawuran, kriminalitas berkekerasan, perkosaan, penghakiman masssa terhadap tersangka pelaku kejahatab, konflik massa, perang, hingga teror dan pengeboman. Mengapa kekerasan terus saja terjadi? Buku Mengungkap Selubung Kekerasan: Telaah Filsafat Manusia merupakan hasil telaah akademis yang didorong oleh keprihati…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KEPABEAN (Studi Perkara Nomor : 71/Pid.B/2010/PN.TK) Oleh: YUSUF SUJATMIKO 14.12.28.107 Perkembangan kehidupan masyarakat yang dirangsang oleh dinamika pembangunan bangsa dalam berbagai aspeknya, telah menyebabkan kecenderungan meningkatnya kejahatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, salah satunya adalah tindak pid…
IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENGENAI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TERHADAP KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Pemerintah Kabupaten Pringsewu) Oleh Tira Paraniba Sangjaya 14 228092 Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa…
AMALISIS PERBEDAAN PERTIMBANGAN HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM DAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN (Studi Perkara Nomor: 12/Pid.B/2016/PN.Sdn) ABSTRAK OLEH Achmad Syaripudin NPM. 14.12.28.002 Perbedaan pertimbangan hukum antara jaksa penuntut umum dan Hakim terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan adalah keyakinan Jaksa Penuntut Umum unt…
KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWASAN INTERNAL DALAM PENGAWASAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2016 (Studi pada Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang) Abstrak Oleh Arip Kusuma Putra 12.14.28.018 Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, maka mulai tahun 2015…
ANALISIS PERTIMBANGAN HAK REMISI NARAPIDANA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR (BERSEDIA BEKERJASAMA) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Rutan Klas II B Menggala) Oleh : Romzi B. Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika maupun psikotropika, selain harus memenuhi persyaratan secara administratif, juga harus memenuhi pers…