(FH) Bunga rampai hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-52160-0-8

Deskripsi Fisik

ii, 224 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340 KIF b

(FH) Hukum kepegawaian

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-6215-48-2

Deskripsi Fisik

iv,174 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 352.63 RID h

(FH) Himpunan putusan - putusan pengadilan tinggi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ii,389 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 347.03 TIM h

(FH) Hukum perjanjian

Edisi

4

ISBN/ISSN

978-979-414-060-4

Deskripsi Fisik

i,416 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 346.02 MAR h

(Hukum) KUH Perdata kitab Undang - Undang Hukum Perdata : KUHP Kitab Undang -…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-8118-21-7

Deskripsi Fisik

768 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340 TIM k

(Tesis) Analisis Implementasi Putusan Pemindahan di Rutan Kelas I Bandar Lamp…

ANALISIS IMPLEMENTASI PUTUSAN PEMIDANAAN DI RUTAN KLAS I BANDAR LAMPUNG TERHADAP NARAPIDANA TITIPAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI ATAS 1 (SATU) TAHUN Oleh : ADE CANDRA IRAWAN 14.12.28.003 Salah satu komponen sub sistem peradilan pidana dalam menjalankan fungsi dan peran penegakan hukum adalah Rumah Tahanan Negara, RUTAN merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemidanaan yaitu pendidikan, r…

(FH) Undang- Undang ASN Aparatur sipil negara

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-6475-75-6

Deskripsi Fisik

iii,281 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 353.4 TIM u

(FH) Dasar - dasar hukum kontrak bisnis : transaksi & sistem elektronik (UU I…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-74375-8-6

Deskripsi Fisik

190 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 346.02 DHA d

Hukum Pidana Pajak Indonesia

Pada hakikatnya, kerelaan membayar pajak tidak memiliki sifat patriotis layaknya membela kedaulatan negara secara fisik. Tidak ada patung atau jalan protokol yang dibuat atau dinamai untuk mengenang seorang pembayar pajak paling taat. Sebaliknya, setiap rupiah yang dibayarkan sebagai pajak akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang sebesar satu rupiah juga. Pada satu sisi, tidak berlebihan ji…

(Tesis) Koordinasi Antara Pemerintah Daerah dan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah…

KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN PASAL 56 JO PASAL 63 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ABSTRAK Oleh PEBRIANI PISKA 14.12.28.080 DPRD Kota Bandar Lampung bersama-sama Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas dan kewenangan dalam pembentukan perda guna mencapai sasaran pembangunan …