(FH) Hukum perjanjian

Edisi

4

ISBN/ISSN

978-979-414-060-4

Deskripsi Fisik

i,416 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 346.02 MAR h

(Hukum) KUH Perdata kitab Undang - Undang Hukum Perdata : KUHP Kitab Undang -…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-8118-21-7

Deskripsi Fisik

768 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340 TIM k

(Tesis) Analisis Implementasi Putusan Pemindahan di Rutan Kelas I Bandar Lamp…

ANALISIS IMPLEMENTASI PUTUSAN PEMIDANAAN DI RUTAN KLAS I BANDAR LAMPUNG TERHADAP NARAPIDANA TITIPAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI ATAS 1 (SATU) TAHUN Oleh : ADE CANDRA IRAWAN 14.12.28.003 Salah satu komponen sub sistem peradilan pidana dalam menjalankan fungsi dan peran penegakan hukum adalah Rumah Tahanan Negara, RUTAN merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemidanaan yaitu pendidikan, r…

(FH) Undang- Undang ASN Aparatur sipil negara

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-6475-75-6

Deskripsi Fisik

iii,281 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 353.4 TIM u

(FH) Dasar - dasar hukum kontrak bisnis : transaksi & sistem elektronik (UU I…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-74375-8-6

Deskripsi Fisik

190 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 346.02 DHA d

Hukum Pidana Pajak Indonesia

Pada hakikatnya, kerelaan membayar pajak tidak memiliki sifat patriotis layaknya membela kedaulatan negara secara fisik. Tidak ada patung atau jalan protokol yang dibuat atau dinamai untuk mengenang seorang pembayar pajak paling taat. Sebaliknya, setiap rupiah yang dibayarkan sebagai pajak akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang sebesar satu rupiah juga. Pada satu sisi, tidak berlebihan ji…

(Tesis) Koordinasi Antara Pemerintah Daerah dan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah…

KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN PASAL 56 JO PASAL 63 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ABSTRAK Oleh PEBRIANI PISKA 14.12.28.080 DPRD Kota Bandar Lampung bersama-sama Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas dan kewenangan dalam pembentukan perda guna mencapai sasaran pembangunan …

(TESIS) Analisis Pertangung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Concurcus Realis Tin…

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA CONCURCUS REALIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor:124/Pid.Sus/2016/PN.TJK) Oleh M.JUNISKO RISYAN Salah satu perkara tindak pidana narkotika yang telah diputus oleh majelis hakim adalah Putusan Nomor:124/Pid.Sus/2016/PN.TJK, dengan terdakwa bernama Tarmizi Bin Abdullah, terbukti secara sah dan meyakinkan melakuka…

(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Revitalisasi…

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI REVITALISASI PRASARANA OLAHRAGA MASYARAKAT(LAPANGAN OLAHRAGA TINGKAT KECAMATAN) (Studi Putusan Nomor : 47/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tjk) Oleh : ROMY PRIMATAMA 14.12.28.086 Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro, Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitali…

(Tesis) Analisis Kewenangan Provinsi Berkaitan dengan Kenaikan Pangkat PNS Pe…

ANALISIS KEWENANGAN PROVINSI BERKAITAN DENGAN KENAIKAN PANGKAT PNS PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NURYOKHIRTI 15.12.29040 ABSTRAK Guru adalah salah satu komponen yang sangat menentukan dalam proses dan peningkatan mutu pendidikan disekolah. Persyaratan untuk tenaga fungsi…