(FH) Dasar - dasar hukum kontrak bisnis : transaksi & sistem elektronik (UU I…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-74375-8-6

Deskripsi Fisik

190 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 346.02 DHA d

Hukum Pidana Pajak Indonesia

Pada hakikatnya, kerelaan membayar pajak tidak memiliki sifat patriotis layaknya membela kedaulatan negara secara fisik. Tidak ada patung atau jalan protokol yang dibuat atau dinamai untuk mengenang seorang pembayar pajak paling taat. Sebaliknya, setiap rupiah yang dibayarkan sebagai pajak akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang sebesar satu rupiah juga. Pada satu sisi, tidak berlebihan ji…

(Tesis) Koordinasi Antara Pemerintah Daerah dan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah…

KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN PASAL 56 JO PASAL 63 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ABSTRAK Oleh PEBRIANI PISKA 14.12.28.080 DPRD Kota Bandar Lampung bersama-sama Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas dan kewenangan dalam pembentukan perda guna mencapai sasaran pembangunan …

(TESIS) Analisis Pertangung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Concurcus Realis Tin…

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA CONCURCUS REALIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor:124/Pid.Sus/2016/PN.TJK) Oleh M.JUNISKO RISYAN Salah satu perkara tindak pidana narkotika yang telah diputus oleh majelis hakim adalah Putusan Nomor:124/Pid.Sus/2016/PN.TJK, dengan terdakwa bernama Tarmizi Bin Abdullah, terbukti secara sah dan meyakinkan melakuka…

(Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Revitalisasi…

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI REVITALISASI PRASARANA OLAHRAGA MASYARAKAT(LAPANGAN OLAHRAGA TINGKAT KECAMATAN) (Studi Putusan Nomor : 47/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tjk) Oleh : ROMY PRIMATAMA 14.12.28.086 Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro, Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitali…

(Tesis) Analisis Kewenangan Provinsi Berkaitan dengan Kenaikan Pangkat PNS Pe…

ANALISIS KEWENANGAN PROVINSI BERKAITAN DENGAN KENAIKAN PANGKAT PNS PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NURYOKHIRTI 15.12.29040 ABSTRAK Guru adalah salah satu komponen yang sangat menentukan dalam proses dan peningkatan mutu pendidikan disekolah. Persyaratan untuk tenaga fungsi…

(Tesis) Analisis Tugas dan Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (…

ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh : Y.JOKO SAPTA PRIHANDAYA Kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan sampai dengan pengadilan dengan BPKP amat sangat penting khususnya dalam menemukan kebenaran terhadap suatu hal yang diperkirakan berindikasi merugikan keuangan Negara atau telah terjadi suatu peristiwa tinda…

(Tesis) Implementasi pasal 58 ayat 3 terhadap pengadaan calon aparatur sipil …

IMPLEMENTASI PASAL 58 AYAT 3 TERHADAP PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulang Bawang) Oleh: Holdin Rifai 14.12.28.045 Salah satu bentuk kebijakan pemerintah terhadap peningkatan sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara melalui rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara …

(Tesis) Analisis Inkonsistensi Terhadap Implementasi Jaminan Pembiayaan Berda…

ANALISIS INKONSISTENSI TERHADAP IMPLEMENTASI JAMINAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH ABSTRAK Oleh ANDY HIDAYATULLAH NPM. 14.12.27.018 Keberadaan jaminan dalam perbankan kovensional merupakan syarat mutlak dalam penyaluran kredit, sedangkan pada pembiayaan diperbankan syariah tidak diharuskan ada jaminan karena status bank syariah dan nasabah sebagai …

(Tesis) Analisis Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ok…

Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh oknum polisi (Studi Putusan Nomor: 121/Pid/B/2012/PNTK) Oleh : BERLIAN FITRI AYU MANIK 14.12.28.023 Pemerkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan. Kepolisian bertugas sebagai media pelayan masyarakat yang memilk…