ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA CONCURCUS REALIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor:124/Pid.Sus/2016/PN.TJK) Oleh M.JUNISKO RISYAN Salah satu perkara tindak pidana narkotika yang telah diputus oleh majelis hakim adalah Putusan Nomor:124/Pid.Sus/2016/PN.TJK, dengan terdakwa bernama Tarmizi Bin Abdullah, terbukti secara sah dan meyakinkan melakuka…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI REVITALISASI PRASARANA OLAHRAGA MASYARAKAT(LAPANGAN OLAHRAGA TINGKAT KECAMATAN) (Studi Putusan Nomor : 47/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tjk) Oleh : ROMY PRIMATAMA 14.12.28.086 Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro, Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitali…
ANALISIS KEWENANGAN PROVINSI BERKAITAN DENGAN KENAIKAN PANGKAT PNS PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NURYOKHIRTI 15.12.29040 ABSTRAK Guru adalah salah satu komponen yang sangat menentukan dalam proses dan peningkatan mutu pendidikan disekolah. Persyaratan untuk tenaga fungsi…
ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh : Y.JOKO SAPTA PRIHANDAYA Kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan sampai dengan pengadilan dengan BPKP amat sangat penting khususnya dalam menemukan kebenaran terhadap suatu hal yang diperkirakan berindikasi merugikan keuangan Negara atau telah terjadi suatu peristiwa tinda…
IMPLEMENTASI PASAL 58 AYAT 3 TERHADAP PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulang Bawang) Oleh: Holdin Rifai 14.12.28.045 Salah satu bentuk kebijakan pemerintah terhadap peningkatan sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara melalui rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara …
ANALISIS INKONSISTENSI TERHADAP IMPLEMENTASI JAMINAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH ABSTRAK Oleh ANDY HIDAYATULLAH NPM. 14.12.27.018 Keberadaan jaminan dalam perbankan kovensional merupakan syarat mutlak dalam penyaluran kredit, sedangkan pada pembiayaan diperbankan syariah tidak diharuskan ada jaminan karena status bank syariah dan nasabah sebagai …
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh oknum polisi (Studi Putusan Nomor: 121/Pid/B/2012/PNTK) Oleh : BERLIAN FITRI AYU MANIK 14.12.28.023 Pemerkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan. Kepolisian bertugas sebagai media pelayan masyarakat yang memilk…
Semua perbuatan tindakan pidana harus mendapatkan ganjaran yang setimpal atau seimbang agar ketertiban, ketentraman, dan rasa keadilan dimasyarakat dapat tercapat dengan baik. Indonesia merupakan negara hukum dimna terjadi tindak kejahatan atau pelanggaran hukum maka akan dikenakan sanksi. Pemberian sanksi pidana bertujuan untuk menyadarkan narapidana agar dapat menyesali segala perbuatann…
Kendaraan Sepeda Motor saat ini merupakan salah satu objek sangat rawan untuk di curi..Antisipasi dari tindak pencurian tidak cukup hanya dengan memasang kunci pengaman, tetapi juga perlu melengkapi kendaraan dengan sistem pemantau dan pengendali. Kendaraan seperti sepeda motor pada umumnya belum dilengkapi dengan GPS (Global Positioning System), Penggunaan sistem tertanam dapat menjadi pil…