Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik (Cetakan 4 & 5)

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…

Pengantar Hukum Perdata Internasional

materi buku ini terdiri dari 11 bab, yaitu: 1. pengertian dan ruang lingkup 2. titik-titik pertalian sbgai penentu persoalan hukum perdata internasional 3. status personal dan azas-azas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili 4. kwalifikasi 5. penunjukan kembali (renvoi) 6. ktertiban umum dan hak-hak diperoleh 7. penyelundupan hukum 8. persoalan pendahuluan 9. pilihan hukum 10. s…

Hukum Acara Perdata Indonesia

buku ini diberi judul hukum acara perdata Indonesia karena merupakan subsistem hokum positif yang sekarang berlaku di Indonesia.walaupun sumber utamanya adalah undang-undang hokum acara perdata peninggalan zaman colonial belanda dahulu,berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah republic Indonesia,telah dinyatakan sebagai hokum acara perdata milik In…

Hukum Administrasi Negara : dan Kebijakan Pelayanan Publik (cet.1)

birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian,terlebih lagi dalam dunia usaha di indonesia.masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama,banyaknya insansi yang mengeluarkan izin serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon izin. melal…

Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan

KHUPerdata berlaku kurang lebih 160 tahun di negara kita. Seperti misalnya, secara hsitoris-sosiologis dapat dikatakan kitab UU ini masih dapat memenuhi kebutuhan masyrakat. Namun sudah dipikirkan penysusunan kodifikasi hukum perdata (secara parsial) dalam bidang hukum hara kekayaan

Hukum pemerintahan daerah

Tak dapat dipungkiri, perubahan dinamika kewenangan pemerintah pusat ke daerah menimbulkan sejumlah konsekuensi logis. Konsekuensi-konsekuensi itu mulai dari berupa pembentukkan peraturandaerah hingga kepada implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui saat ini tentang apa dan bagaimana serta dinamika yang terjadi terkait hukum yang men…

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Burgerlijk Wetboek. dengan tambahan - Undang-Undang Pokok Agraria. - Undang-Undang Perkawinan.

Hukum Perdata Indonesia : Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem H…

Buku Hukum Perdata ini membahas tentang proses terbentuknya Hukum Perdata dari negara Eropa Kontinental yang kemudian diterapkan dan diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di Hindia Belanda. Pada awal kemerdekaan BW tetap berlaku di Indonesia.

Cross Default and Cross Collateral : sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermas…

Kredit merupakan hal yang tidak asing lagi sebagai salah satu bentuk pembiayaan bank dalam beragam fasilitas untuk kebutuhan modal kerja,investasi ataupun yang bersifat konsumtif.penggunaan fasilitas kredit bank hendaknya dapat memberikan manfaat penuh apabila sesuai dengan kebutuhan debitur. Pemberian kredit bank senantiasa terkait dengan upaya bank sebagai lambing intermediasi untuk memberik…

The Netherlands New Civil Code; Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda yan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-96753-3-7

Deskripsi Fisik

142 glm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.492 HEN t