Ditapis dengan
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Mengkaji Implementasi dan Tuntutan Baru Otonomi…
kehadiran lembaga DPD RI memiliki arti penting dan memegang peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaran sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen indonesia untuk mnerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) dalam lembaga legislatif. keberadaan DPD RI bertugas menyerap dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas sehingga diharapkan d…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 165 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 TIM m
Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa
kepala desa dipilih dan dipercaya oleh masyarakat untuk mengembangkan desa yang dipimpinnya. kualitas kinerja kepala desa akan sangat menentukan kualitas hasil pembangunan, karena kepala desa merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. untuk itu, kepala desa di tuntut untuk bekerja secara efektif dan efisien sehingga harapan serta citcita masyarakat desa b…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-444-261-3
- Deskripsi Fisik
- viii;260hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 TAB m
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Hukum Pemerintah Daerah : Pendulum Otonomi Daer…
indonesia punya pengalaman panjang dalam pengelolaan otonomi daerah. permasalahan mendasarnya adalah emnemukan format yang paling sesuai, untuk mengakomodasikan dua hal. pertama mengakomodasikan bentuk negara negara kesatuan republik indonesia yang sudah final. hal ini mengharuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan negara bersifat unifikatif, atau serba satu. refleksi dari hal …
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-229-242-5
- Deskripsi Fisik
- 758 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 SAM h
(MANAJEMEN - ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di …
Masalah otonomi daerah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan bentuk negara kesatuan republik Indonesia. Sejak awal para pendiri bangsa Indonesia telah menghendaki adanya bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, walaupun telah ada konsep otonomi luas, pelaksanaannya haruslah tetap dalam bingkai NKRI. Kedaulatan tetaplah berada pada pemerintah pusat. Buku menyngkap tabir otonomi daerah di In…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-229-224-1
- Deskripsi Fisik
- 266 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 AGU m
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Perencanaan Partisipatif Pemerintah…
sejak reformasi 1998, pemerintah daerah kabupaten/kota mendapatkan kewenangan yang sangat besar. Pemerintah daerah memiliki otonomi luas dan utuh. Dengan demikian, pemerintahan kabupaten/kota menjadi subjek penentu penciptaan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kewenangan yang besar membuat pemerintah kabupaen/kota harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah warganya. Hal ini diperu…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-025-762-7
- Deskripsi Fisik
- 173 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 HAN p
(MANAJEMEN - ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Sistem Administrasi dan Manajemen S…
Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah , banyak terjadi perubahan dalam adminstrasi dan manajemen kepegawaian, dan perubahan ini membawa implikasi yang sangat luas bagi pelaksanaan tugas aparatur di daerah. Perubahan yang sangat mendasar adalah kewenangan yang diberkan pemerintah kepada kepala daerah yang sangat besar berkenaan dengan pengelolaan kepegawaian di daerah mulai dari penga…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-8545-93-8
- Deskripsi Fisik
- 194 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 HAR s
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
buku ini secara deskripitif menggambarkan sistem adminitrasi negara republik indonesia dalam garis besarnya dan oleh karna itu dapat di gunakan sebagai referensi dasar bagi semua pihak yang akan mempelajari keadaan sistem adminitrasi negara republik indonesia. Deskripsi perkembangan dan keadaan administrasi negara republik indonesia, di lakukan melalui pendekatan kesisteman. Kami menyadari bah…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-412-193-2
- Deskripsi Fisik
- xii,254hlm,;ilus
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 351 TIM s
(ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Peningkatan Integritas Birokrasi
Indisipliner. Satu kata yang menjadi musuh kehidupan perkantoran. Sebab masih banyak masalah kedisiplinan pegawai yang belum terselesaikan. Sebab ketidakdisiplinan adalah bagian dari korupsi. Masalah korupsi tidak di ragukan lagi sudah menjadi penyakit yang mewabah kemana-mana. Meskipun pada umumnya masalah ketidakdisiplinan tidak di masukkan ke dalam kejahatan korupsi, buku ini mencoba memberi…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-8739-11-5
- Deskripsi Fisik
- 111 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 351 ABD p
(ADM NEGARA) Pengantar Ilmu Politik
Disadari atau tidak, aktivitas politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, sebutan zoon politicon pun lekat atau disematkan kepada manusia. Sebagai zoon politicon, manusia telah berkembang dan dipelajari oleh berbagai kalangan baik secara fromal maupun informal. Buku ini memperkenalkan kepada pembaca ihwal ilmu politik. Sebagai buku yang ditujukan u…
- Edisi
- Edisi 2
- ISBN/ISSN
- 978-602-425-151-2
- Deskripsi Fisik
- 206 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 320 YUS p
(ADM NEGARA) Komunikasi Pemerintah : filosofi Konsep dan aplikasi
Seperti komunikasi umumnya, komunikasi pemerintahan menunjukkan proses pengiriman dan penerimaan pesan (messages) dari satu pihak kepada pihak lain melalui cara dan saluran tertentu, dengan harapan terjadi perubahan perilaku sesuai dengan pesan yang di terima, komunikasi pemerintahan merupakan hasil dari rumit, yang meliputi kognisi (thinking) dan perilaku (doing). Pemahaman tentang elemen-elem…
- Edisi
- Edisi 1 Cetakan 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-076-585-6
- Deskripsi Fisik
- 274 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 302.4 YUS k
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah