Ditapis dengan
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Hukum Pemerintah Daerah : Pendulum Otonomi Daer…
indonesia punya pengalaman panjang dalam pengelolaan otonomi daerah. permasalahan mendasarnya adalah emnemukan format yang paling sesuai, untuk mengakomodasikan dua hal. pertama mengakomodasikan bentuk negara negara kesatuan republik indonesia yang sudah final. hal ini mengharuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan negara bersifat unifikatif, atau serba satu. refleksi dari hal …
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-229-242-5
- Deskripsi Fisik
- 758 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 SAM h
(MANAJEMEN - ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di …
Masalah otonomi daerah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan bentuk negara kesatuan republik Indonesia. Sejak awal para pendiri bangsa Indonesia telah menghendaki adanya bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, walaupun telah ada konsep otonomi luas, pelaksanaannya haruslah tetap dalam bingkai NKRI. Kedaulatan tetaplah berada pada pemerintah pusat. Buku menyngkap tabir otonomi daerah di In…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-229-224-1
- Deskripsi Fisik
- 266 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 AGU m
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Otonomi Daerah : menuju era baru pe…
Ketika otonomi daerah (otda) dicanangkan oleh pemerintah pusat awal tahun 2001, banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural. Pasalnya, “lagu” yang berkumandang di seluruh provinsi , kabupaten dan kota di indonesia adalah sentralisasi yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan indonesia. Keseragaman. Ak…
- Edisi
- Edisi 3
- ISBN/ISSN
- 978-602-298-187-9
- Deskripsi Fisik
- 471 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 MUD o
(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK - MANAJEMEN) Perencanaan Partisipatif Pemerintah…
sejak reformasi 1998, pemerintah daerah kabupaten/kota mendapatkan kewenangan yang sangat besar. Pemerintah daerah memiliki otonomi luas dan utuh. Dengan demikian, pemerintahan kabupaten/kota menjadi subjek penentu penciptaan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kewenangan yang besar membuat pemerintah kabupaen/kota harus mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah warganya. Hal ini diperu…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-025-762-7
- Deskripsi Fisik
- 173 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 HAN p
(MANAJEMEN - ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Sistem Administrasi dan Manajemen S…
Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah , banyak terjadi perubahan dalam adminstrasi dan manajemen kepegawaian, dan perubahan ini membawa implikasi yang sangat luas bagi pelaksanaan tugas aparatur di daerah. Perubahan yang sangat mendasar adalah kewenangan yang diberkan pemerintah kepada kepala daerah yang sangat besar berkenaan dengan pengelolaan kepegawaian di daerah mulai dari penga…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-8545-93-8
- Deskripsi Fisik
- 194 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 352.14 HAR s
(ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Birokrasi Pemerintahan
Buku pemerintahan birokrasi ini terdri dari 12 bagian, yang terdiri dari : bagian 1. Birokrasi; bagian 2. Konteks sejarah birokrasi; bagian3. Paradigma dan reposisi; bagian 4. Negara dan pemerintahan; bagian 5. Birokrasi pemerintahan; bagian 6. Gambaran umum kondisi birokrasi di Indonesia; bagian 7. Reformasi birokrasi; bagian 8. Tujuan, visi, misi, dan strategi reformasi birokrasi; bagian 9. A…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-782-562-8
- Deskripsi Fisik
- 212 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 351 DEL b
Reformasi Administrasi : Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara / Publik
Angin reformasi yang melanda bangsa indonesia menyentuh pula aras administrasi. Reformasi adminitrasi tersebut mencakup perubahan sistem adminitrasi, sistem kepegawaian, sistem pengawasan, maupun sistem pelayanan publik. Di tengah krisis ekonomi-politik yang berkapanjangan dan tantangan globalisasi, amsalah adminitratif, politik, sosial, ekonomi atau budaya yang berdiri sendiri-sendiri, melain…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-3469-76-5
- Deskripsi Fisik
- 359 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 351 SAM r c.1
(ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Peningkatan Integritas Birokrasi
Indisipliner. Satu kata yang menjadi musuh kehidupan perkantoran. Sebab masih banyak masalah kedisiplinan pegawai yang belum terselesaikan. Sebab ketidakdisiplinan adalah bagian dari korupsi. Masalah korupsi tidak di ragukan lagi sudah menjadi penyakit yang mewabah kemana-mana. Meskipun pada umumnya masalah ketidakdisiplinan tidak di masukkan ke dalam kejahatan korupsi, buku ini mencoba memberi…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-8739-11-5
- Deskripsi Fisik
- 111 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 351 ABD p
(PASCA - ADMINISTRASI PUBLIK) Metode Riset Ilmu Administrasi
Kemajuan sebuah organisasi di zaman reformasi dan era otonomi daerah saat ini sangat tergantung pada kemampuan manajemen mengelola administrasinya agar kegiatan usahanya berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan itu, penelitian pada segi administrasi sangat diperlukan. Sayangnya, saat ini litaratur riset bidang administrasi yang memadai untuk dijadikan panduan masih terbilang l…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-22-0784-8
- Deskripsi Fisik
- viii, 242 hlm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 351.072 HUS m
(ADM NEGARA) Pengantar Ilmu Politik
Disadari atau tidak, aktivitas politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, sebutan zoon politicon pun lekat atau disematkan kepada manusia. Sebagai zoon politicon, manusia telah berkembang dan dipelajari oleh berbagai kalangan baik secara fromal maupun informal. Buku ini memperkenalkan kepada pembaca ihwal ilmu politik. Sebagai buku yang ditujukan u…
- Edisi
- Edisi 2
- ISBN/ISSN
- 978-602-425-151-2
- Deskripsi Fisik
- 206 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 320 YUS p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah