Buku ini terdiri dari 19 bab, masing – masing materi diuraikan secara ringkas sebagai berikut: VOLUME 1: STATISTIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK BAGIAN I : STATISTIK, STATISTIKA DAN MAKNA Bab 1. Statistik, Statistika dan Kebijakan Publik Bab 2. Manajemen Kebijakan Publik dan Tantangan untuk Statistik Bab 3. Ada Apa di Balik Angka? BAGIAN II: ISU UTAMA KEBIJAKAN PUBLIK Bab 4. Pertumbuhan Ekonom…
Kajian mengenai Administrasi dan Organisasi Internasional dikemukakan dalam buku ini beserta landasan teorinya. Setelah sekian lama menjadi referensi wajib para peminat kajian Hubungan Internasional, buku Administrasi dan Organisasi Internasional ini kini hadir dalam edisi yang lebih lengkap karena didertai penambahan materi yang tentunya menyusuaikan perkembangan terakhir bidang keilmuan dimak…
Manajemen Perkantoran modern berkenaan dengan penyelenggaraan semua kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan pekerjaan kantor yang modern dan serba otomatis. Otomatisasi perkantoran berarti pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis. Era otomatisasi perkantoran dimulai bersamaan dengan ber…
Dalam kehidupan sehrai-hari kita sering mendengar istilah administrasi, misalnya pada saat berurusan dengan kantor pemerintahan ataupun swasta, berobat kerumah sakit, mendaftar masuk sekolah, dan sebagainya. Dengan semakin meningkatkannya kebutuhan masyarakat akan informasi atau keberuntungan masyarakat yang mau tidak mau harus berhubungan dengan urusan-urusan kantor dewasa ini, maka istilah a…
Buku ini dapat membantu kalangan pembaca yang berminat untuk mempelajari dan ingin memahami kebijakan publik. Subtansi kebijakan publik berkaitan dengan konsep-konsep, teori, dan model di perkenalkan kepada para pembaca dalam rangka untuk membantu dan memahami bagaimana mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis proses perumusan dan pembentukan kebijakan publik, implementasi kebijakan, hasi…
Pemberdayaan, dewasa ini telah menjadi program nasional melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), sehingga tidak satupun SKPD ( Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang tidak memiliki program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan, di seluruh provinsi, dan kabupaten/ kota, perlu dibentuk instansi khusus yang bernama Badan/ Kantor Pemberdayaan Masyarakat. Demikian juga di dalam s…