Ditapis dengan
Hukum Perdata Indonesia
Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum perdata emngatur hak dan kewajiban pribadi dalam hidup bermasyarakat manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat, karena manusia itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan, yang di jadikan atas kejadian atas jenis kelamin pria dan wanita. Sesuai dengan kodratnya, mereka hidup be…
- Edisi
- Ed. 1, Cet. 5
- ISBN/ISSN
- 978-979-491-052-8
- Deskripsi Fisik
- ix, 399 hlm ; 15 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.598 ABD h
(PASCA) Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama
Buku ini disusun sebagai pedoman yang membantu para praktisi dan pelaku hukum untuk mempercepat penemuan pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan kasus atau perkara di bidang hukum perdata wewenang peradilan agama melalui proses klasifikasi, penajaman dan pendalaman masalah serta penemuan dan penerapan hukumnya. Selain itu juga menjelaskan metode perpaduan antara teori hukum normatif (tertuli…
- Edisi
- Edisi 1 Cetakan 5
- ISBN/ISSN
- 979-421-801-4
- Deskripsi Fisik
- xxviii; 498 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 346 ABD p
Hukum Perdata Indonesia
Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum perdata emngatur hak dan kewajiban pribadi dalam hidup bermasyarakat manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat, karena manusia itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan, yang di jadikan atas kejadian atas jenis kelamin pria dan wanita. Sesuai dengan kodratnya, mereka hidup be…
- Edisi
- Cetakan III
- ISBN/ISSN
- 979-414-523-8
- Deskripsi Fisik
- xiv; 308 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.598 ABD h
Etika & tanggung jawab profesi hukum di Indonesia
Profesi hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) karena bertujuan menegakkan hukum & keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ironisnya profesi yang semestinya dapat secara adil menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di negeri ini kerap mendapat sorotan negatif dari masyarakat. Hal itu disebabkan banyak profesional hukum yang kurang mendalami atau menjiwai secara sungguh-su…
- Edisi
- Cet.1, Cet. 3
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-000-4
- Deskripsi Fisik
- 339 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 174 SUP e
(PASCA) Hukum Waris Islam
Buku membahas mengenai pengertian tentang harta peninggalan, sistem kekerabatan, bagian waris para ahli-waris untuk memberikan gambaran dan pemahaman terhadap objek, kedudukan para ahli waris, kapan munculnya hak waris, dan besarnya bagian waris para ahli-waris. Pembahasan berikutnya menekankan pada pemahaman tentang bagian dan cara pembagian waris dengan mengulas kasus-kasus waris. Tidak han…
- Edisi
- Cetakan Kedua
- ISBN/ISSN
- 979-96055-4-7
- Deskripsi Fisik
- x, 180 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 297.273 OTJ h
Hukum Waris - Ed. 6
Karena masa;ah pewarisan menyangkut persoalan peralihan harta kekayaan, masalah pewarisan dan ketentuan-ketentuannya penting untuk dimengerti oleh masyarakat. Untuk ketentuan-ketentuan pewarisan, sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengacu kepada hukum islam. namun, sebenarnya dalam kitab undang-undang hukum perdata telah dirumuskan ketentuan-ketentuan mengenai hukum waris. Dalam praktikn…
- Edisi
- Ed. 6 Cet.11 s.d 16
- ISBN/ISSN
- 978-979-769-512-5
- Deskripsi Fisik
- VIII , 232 hlm : 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 346.05 EFF h
(Hukum) Hukum Waris : Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
Bidang hukum perdata yang belum tersentuh perubahan oleh undang – undang adalah bidang hukum Waris. Hukum waris masih terdapat dalam bentuknya yang asli, selain yang telah dikembangkan oleh jurisprudensi. Oleh karena itu, dalam bidang hukum Waris masih di kenal penggolongan penduduk dan berlakunyatiga sistem pewarisan yaitu, menurut kitab undang – undang Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-071-321-5
- Deskripsi Fisik
- vii, 136 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.05 DJA h
(FH) Aspek Hukum Pendaftaran Merek
Pada tanggal 25 November 2016, Rancangan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lahirnya undang-undang tersebut menandakan babak baru sistem hukum merek di Indonesia. Pertanyaan tentang merek baik yang bersifat sederhana maupun disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sebagai contoh, hal yan…
- Edisi
- Edisi 1 Cetakan 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-425-146-8
- Deskripsi Fisik
- xx, 260 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 340 AGU a
Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia
Berbagai bentuk pelanggaran dan perbuatan melanggar hukum sangat memungkinkan dalam praktik dunia cyber. HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) sebagai pilar utama dalam cyber law merupakan titik yang sangat menjadi perhatian masyarakat internasional yang diimplementasikan dalam aspek regulasinya. Di Indonesia antisipasinya melalui berbagai peraturan perundangan seperti dalam bidang paten dan mer…
- Edisi
- Cet. 3
- ISBN/ISSN
- 979-3304-19-7
- Deskripsi Fisik
- 248 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 343.099.4 AHM c
Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak
Hukum konrak merupakan bagian dari hukum perikatan karena setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk memenuhi kontrak tersebut. ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum kontrak, termasuk asas-asas yang ada di dalamnya, diciptakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan antara para pihak yang terikat dalam kontrak. Salah satu contohnya adalah adanya asas itikad baik, dengan…
- Edisi
- Ed. 1 Cet. 6, cet. 7
- ISBN/ISSN
- 978-979-769-105-9
- Deskripsi Fisik
- xii, 168 hlm., 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.02 AHM h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah