Pembangunan jalan tol saat ini sangat memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna jalan terutama dapat memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Jalan Tol merupakan salah satu objek Pelepasan hak untuk kepentingan pembangunan. Permasalahan penelitian yang akan dibahas d…
Masalah Perlindungan Konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan dimasyarakat. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji perbuatan dan pembinaan tindak pidana memeperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan ditentukan oleh Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tenta…
Berbagai penyimpangan dan pelanggaran hukum terjadi disetiap sendi kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah kasus penipuan yang terjadi dalam proses penerimaan CPNS. Ombudsman Republik Indonesia telah menerima 97 laporan penipuan penerimaan CPNS pada tahun 2016. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil …
Setiap pelaku usaha khususnya bergerak di bidang perdagangan barang secara ideal harus memenuhi berbagai kewajibannya sebagaimana diatur dalam UUPK, tetapi pada kenyataannya terdapat pelaku usaha yang melakukan tindak pidana yaitu pada Putusan Nomor: 269/Pid.Sus/2014/PN.P.Mtr, yang melakukan tindak pidana “Memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan / atau jasaTidak sesuai dengan ukur…
Skripsi ysng berjudul “Implementasi Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Indilatar Belakangi Karena Pertambangan Mineral Dan batubara merupakan smberdaya Alam indonesia yang harus dilestarikan oleh seluruh rakyat indonesia demi kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat pasal 33 ayat 3 Undang- Undang Dasar ne…
Proses penyelesaian gugatan sederhana atau biasa disebut dengan small claim court merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana. terkait gugatan sederhana tersebut ada beberapa titik kelemahan yang ditemukan khususn…
Perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan antara dua atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan mewajibkan pada pihak lain untuk memberi prestasi. Berdasarkan putusan Nomor 77/Pdt.G/2016/PN.Tjk. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak tergugat dalam perjanjian ke…
Terjadinya perusakan hutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, perusakan hutan telah menimbulkan kerugian Negara dikarenakan perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa. Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimanakah proses penerapan sanksi hukum pidana dan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan…
Mengenai tindak Pidana pemalsuan uang di atur dalam ketentuan Pasal 244 KUHP, yang meyatakan Pasal. 244 KUHP,barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan palsu, diancam dengan Pidana penjara paling lama lima belas tahun adapun Ketentuan yang mengatur tentang…
ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP WARGA BINAAN YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Bumi) ABSTRAK Oleh: DIMAS PARKASA Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Bahwa selama ini kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang belum terakomodir dengan baik sehingga menyebabkan narapidana tidak betah dan mencoba me…