Setiap individu muslim memiliki kewajiban konstitusional dan akidah untuk menaati hukum Islam. Ketaatan pada hukum Islam adalah ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW., dan sebaliknya, menentang hukum Islam adalah menentang Allah dan Rasulullah SAW. Umat Islam wajib meyakini bahwa hanya hukum Allah yang paling benar dan kebenaran Allah bersifat Absolut. Sebagai hukum yang memaksa , huk…
Dalam praktik organisasi modern saat ini, salah satu indikator pencapain kenierja di ukur berdasarkan kemampuannya dalam mengelola keuangan organisasi. Artinya, penggunaan kuangan organisasi di lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip, norma-norma, prosedur-prosedur dan ketentuan yang berlaku, kemudian antara hasil yang di capai dengan nilai uang yang di belanjakan untuk mencapai hasil itu, terdap…
Pajak merupakan masalah yang rumit dan sulit dipecahkan karena memerlukan korelasi yang signifikan antara pemerintah dan wajib pajak. Masalah perpajakan di Indonesia bukan menjadi persoalan pemerintah pusat saja melainkan menjadi perhatian pemerintah daerah (PEMDA). Terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah. Pada saat ini prinsip otonomi yang lu…
Rezim administrasi negara dalam negara modern sangat dijunjung tinggi karaena adanya administrasi negara ini masyarakat bisa mengetahui tolak ukur pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Lebih dari itu juga, bisa dijadikan tolak ukur untuk masyarakat dalam mengawasi kinerja negara dalam menjalankan roda organisasi melakukan tindakan sewenang-wenang ataupun tetap berada di koridor yang te…
Buku Pendidikan Pancasila ini merupakan rangkuman pengalaman penulis selama menjadi dosen mata kuliah Pancasila yang kemudian menjadi Pendidikan Pancasila. Materi dalam buku ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu Bagian Pertama Pancasila ditinjau dari aspek sejarah (historis) dan Bagian Kedua adalah zaman sejarah (History). Pancasila ditinjau dari aspek sejarah dibagi ke dalam dua bagian, …
Buku ini menjelaskan secara naratif dan komprehensif bagaimana PBB dan BPHTB seharusnya dikelola. buku ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan sendiri PBB pedesan dan perkotaan dan BPHTB karena berisi petunjuk detail teknis pengelolaan administrasi kedua jenis pajak tersebut dengan bantuan komputer secara lengkap dan komprehensif.
Pada seat ini penerimaan negara melalui pajak semakin ditingkatkan. Peningkatan penerimaan pajak dilakukan melalui penambahan jumlah Wajib Pajak, perluasan objek pajak, perubahan tarif pajak. penagihan pajak, dan penegakan hukum. Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh oleh Undantundang untuk menghitunt melaporkan dan menyetor kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain Undang-undang memberikan kewena…
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna kepentingan pembangunan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selama ini merupakan pajak y…
Penulisan buku ini ditujukan untuk memberikan gambaran teknik akuntansi yang diperlukan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (SAP BA). Buku ini ditulis sebanyak 10 bab. Pada bab satu penulis menjelaskan mengenai perkembangan akuntansi pemerintahan daerah mulai dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu…