Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan hukum formal yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara atau beracara perdata ke pengadilan, dengan kata lain hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur cara bagaimana seseorang mempertahankan hak dan kepentingannya yang dirasa terganggu oleh pihak lain melalui pengadilan sehingga tercapai tertib hukum. Secara umum, penyelesaian sengketa perdata pengadilan ter…

Penggunaan hak atas tanah untuk industri

Buku ini membahas urgensi pembaruan agraria pada era industrialisasi, prinsip -prinsip tata guna tanah dan penggunaan tanah, penggunaan hak atas tanah untuk industri baik sebelum maupun setelah berlakunya UUPA, implikasi perjanjian TRIMs terhadap Hukum Agraria Indonesia, implikasi Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah terhada…

Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik di Luar KUHP ( Edisi Revisi )

Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hu…

Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) edisi revisi

Sejak diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization ( Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights ),Indonesia telah memperbaiki tiga UU HaKI sebelumnya,dan membentuk UU HaKI yang lain (UU Perlindungan Varitas Tanaman,UU Desain Industri,UU Rahasia Dagang, UU Tata Letak Sirkuit Terpadu…

(FH) Aspek Hukum Pendaftaran Merek

Pada tanggal 25 November 2016, Rancangan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lahirnya undang-undang tersebut menandakan babak baru sistem hukum merek di Indonesia. Pertanyaan tentang merek baik yang bersifat sederhana maupun disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sebagai contoh, hal yan…

Hukum Perusahaan Indonesia : Cetakan Keempat Revisi

buku ini mengalami penyempurnaan yang berkenan dengan perbaikan sistematika, bahasa, kesalahan tulisan, perubahan perundang-undangan, serta penambahan bahan baru karna adanya perkembangan didalam dunia Usaha. Maka dengan begitu, Hukum Perusahaan Indonesia menjadi lebih up to date. Selama ini, Perseroan Terbatas telah diatur Undang-undang nomor 1 tahun 1995 yang menggantik-an peraturan yang ber…

(PASCA) Himpunan Peraturan Perundang - Undangan : Pengelolaan Barang Milik Ne…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v.,106 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 348.02 TIM h

Hukum Acara Peradilan Agama

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 153 hlm ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

FH 347.04 BAH h

Hukum Agraria Nasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9377-00-5

Deskripsi Fisik

vi, 138 hlm ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

FH 343.02 SRI h

Aneka Perjanjian

macam-macam perjanjian menurut undang-undang yaitu: jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian pemberian kekuasaan dll.