*Urgensi Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Ni'matul Huda ,pp 1-18 *Kontekstualitas Makna "Bersamaan Kedudukan" di Dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 -Hernadi Affandi, pp 19-40 *Perspektif Hukum Feminis Terhadap Aturan Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja di Indonesia - Agus Pratiwi ,pp 41-60 *Penaatan dan Penegakan Hukum L…
Jurnal Hukum & Pembangunan dimaksudkan sebagai jurnal ilmiah hukum di Indonesia yang terbuka luas bagi komunitas hokum di manapun untuk menuangkan pemikiran dan ide-ide kritis-konstruktif berkaitan dengan pengembangan hukum dan pembangunan. Tahun ke-43 No.1, Januari – Maret 2013 berisi tulisan berjudul : * Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak Di Kabupaten S…
Jurnal Dinamika Hukum adalah wadah informasi dan komunikasi di bidang hukum yang berisi artikel ilmiah hasil penelitian, gagasan konseptual, resensi buku dan kajian lain yang berkaitan dengan ilmu hukum. Volume 11 no.3, September 2011 berisi tulisan berjudul : * Hukum Toleransi Kelompok Salafi Terhadap Kelompok Islam Lainnya Di Kabupaten Banyumas - Abdul Rohman dan Elis Puspitasari, pp.377-3…
Jurnal CITA HUKUM - Vol. 4 No. 1, Juni 2016 berisi: - Politik Hukum Perlindungan Hakim - Akbar Faisal, pp. 1-14 - Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945 - Mujar Ibnu Syarif, pp. 15-32 - Peran Vital Penelusuran Aset Guna Menentukan Besaran Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Koruptor - Bagus Widipradnyana Arjaya, pp. 33-50 - Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pem…
Pengambilan sampel lingkungan adalah buku yang membahas secara detail tentang pengambilan sampel lingkungan yang memenuhi prinsip-prinsip good environmental sampling practices (GESP). Di ranah akademis , perguruan tinggi khususnya, buku ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa di jurusan kimia, biologi,teknik lingkungan, teknik kimia, kesehatan masyarakat, dan jurusan-jurusan terkait lain dim…
Eksistensi dan perkembangan hukum lingkungan di indoensia telah memperoleh kedudukan yang semakin kuat dan mendasar. Hal ini sejalan dengan amandemen UUD 1945 yang antara lain dengan tegas menuangkan masalah lingkungan hidup dalam pasal 28H sebagai bagian dari HAM. Demikian pula telah 3 (tiga0 kali diundangkan unang-undnag tentang lingkungan hidup, yakni UU No. 4 Tahun 1982 (UULH) kemudian diga…
Ini harus dijalankan konsisten sesuai prinsip negara hukum, transparansi, akuntabilitas, daya dukung lingkungan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), ekoregion, cegah Illegal loging, illegga mining dan illegal fishing, penjahat (perampok) Sumber Daya Alam yang dilakukan penjahat lingkungan harus dihukum berat karena mengakibatkan bencana lingkungan.