Dalam edisi kali ini kami akan menyajikan paket undang-undang di bidang pasar modal.tujuan nya agar para akademisi dan praktisi dapat dengan mudah menelaah aspek yuridis praktik-praktik perdagangan pasar modal.akhir kata dari kami selamat membaca!
Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomot 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang diatur mengenai komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum beserta jajarannya, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum masing-mas…
Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera,aman dan sentosa sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia,maka diperlukan upaya untuk saling menghormati,hidup rukun secara berdampingan dan adanya toleransi dalam segala hal.oleh karena itu,sebisa mungkin kita harus meminimalisisr adanya konflik dimasyarakat.konflik social adalah perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antaradua kelom…
Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secar aterus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sember daya manusia maupun sumber daya lainnya serta peningkatan ka…
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak public untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawaso public,penyelenggaraan negaratersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan u…
Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang didirikan baik oleh masyarakat secara swadaya maupun mendapat bantuan dari pemerintah setempat serta peruntukannya untuk kepentingan bersama. Koperasi dibentuk berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Pembentukan UU No 25 Tahun 1992 tentang koperasi yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan diubah menjdai UU No 17…
Konservasi tanah dan air harus diselenggarakan dengan berasaskan tanggung jawab Negara, partisipasif, keterpaduan, keseimbangan, keadilan, kemanfaatan, kearifanlokal, dan kelestraian, serta bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan wewenang dan penguasaan atas lahan yang bersangkutan. Konservasi tanah dan air menjadi tanggun…
Arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan masih lebih diminati, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional. Dengan adanya perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan nasuonal maupun internasional, reglemen acara perdata yang dipakai sebagai …
Pembentukan undang-undnag nomor 7 tahun 1996 tentang pangan yang dinyatakannya tidakberlaku lagi dan diubah menjadi undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, dikarenakan undang-undang nomor 7 tahun1996 tentang pangan tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat akan pangan yang meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.
Kondisi dan perbuahan cepat yang diikuti pergeseran nilai perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan ha…