(FH) Hukum perusahaan Indonesia (Cetakan Ketiga Revisi)

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisisiesi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang meng…

PROFESI MULIA; Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jasa, Advokat, Notaris, Kurato…

Nobile officium (profesi mulia) demikian julukan yang di berikan kepada profesi hukum. Julukan tersebut membawa konsekuensi yang mendalam bagi tanggung jawab profesi ini dari segi etika dan hukum. Jika diteropong terhadap teori dan praktek hukum dari kacamata etika profesi hukum, banyak persoalan yang belum begitu tuntas terpecahkan, di samping banyak juga yang masih kontroversial. Khususnya ba…

Etika Profesi Hukum

Edisi

Cet. 4

ISBN/ISSN

978-979-491-063-4

Deskripsi Fisik

iii, 146 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

174 ABD e

(FH) Buku ajar hukum acara mahkamah konstitusi

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-8497-11-0

Deskripsi Fisik

xiv,290 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 342.598 TIM b

(FH) Hukum & kuasa konstitusi

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-97621-2-X

Deskripsi Fisik

v,241 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 342.598 FIR h c

(FH) American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)

Edisi

Second Edition

ISBN/ISSN

979-8409-33-7

Deskripsi Fisik

x+512 hlm; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 340 WIS a

Hukum Agraria

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

95 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 346.598 JAL h c.

Hukum Agraria Indonesia

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian (UUPA bertujuan melakukan perombakan dan pembaruan hukum agrarian lama dengan meletakkan dasar-dasar hukum bagi kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria nasional,serta untuk kepastian hukum dan hak. Dengan lahirnya UUPA,hukum tanah warisan hindia belanda yang diatur dalam buku II BW tentang benda (khusus tanah),agrar…

Hukum Otonomi Daerah dalam Perspektif Kearifan Lokal

Secara garis besar buku ini membahas tentang kearifan lokal di Provinsi Lampung dalam hubungannya dengan hukum otonomi daerah. Pada masa kini kearifan lokal menjadi kecenderungan umum, masyarakat Indonesia yang telah menerima otonomi daerah sebagai pilihan politik terbaik. Membangkitkan nilai-nilai daerah untuk kepentingan pembangunan menjadi sangat bermakna bagi perjuangan daerah untuk mencapa…

Aspek Hukum dan Fungsi lembaga Penjamin Simpanan

Buku ini membahas tentang fungsi lembaga penjamin simapanan dalam system perbankan di Indonesia, pertanggungjawaban lembaga penjamin simpanan terhadap dana nasabah bank Indonesia, penyelesaian bank bermasalah terkait dengan fungsi bank Indonesia sebagai lembaga independen, penyelesaian bank bermasalah dan akibat hukumnya dikaitkan dengan fungsi bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbanka…