pembangunan hukum nasional menjadi isu yang seakan tidak pernah tuntas, berikrar membentuk sebuah negara dengan label negara hukum republik indonesia. memang seperti sebuah mimpi, yang sesugguhnya sangat dinanti-nantikan wujudnya, dalam persektif hidup dan kehidupan berhukum dinegeri ini.
Buku ini secara komprehensif membahasnya tetapi penekanannya pada hukum perjanjian internasional antara negara dengan negara sebagaimana dalam Konvensi Wina 1969. Sedangkan Konvensi Wina 1986 tidak banyak dibahas karena substansinya yang sebagian besar sama dengan Konvensi Wina 1969. Dengan memahami substansi Konvensi Wina 1969 para pembaca akan lebih mudah memahami Konvensi Wina 1986.
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara denga nwarga masyarakat. UU PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa TUN, yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan melalui gugatan ke Penga…
Microsoft word merupakan aplikasi pengolahan kata yang paling banyak digunakan oleh pengguna computer,baik untuk keperluan personal maupun organisasi/perusahaan.ini karena Microsoft word sudah familiar dan mudah digunakan. Sayangnya,banyak orang yang belum mengetahui tentang tool-tool otomatis yang terdapat dalam Microsoft word,terutama versi 2013.akibatnya,pembuatan laporan dan yang lainnya …
macam-macam perjanjian menurut undang-undang yaitu: jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian pemberian kekuasaan dll.
Untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi sehari-hari manusia haruslah bertindak dan berbuat sebagai upaya mencukupi kebutuhan dan keinginan pribadinya
dalam buku ini, akan diuraikan mengenai sistem peradilan militer di Indonesia yang mencakup pembahasan mengenai: Hukum militer dan peradilan militer, administrasi dan yuridikasi peradilan militer, yuridikasi dan justiabel; mekanisme peradilan militer di Indonesiayang mencakup pembahasan mengenai: peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, mekanisme pengadilan untuk militer
tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan yang dilakukan terhadap harta yang diperoleh secara tidak sah agar tidak diketahui jejaknya.