(FISIP) Dinamika Politik & Pemerintahan Lokal

Kepadatan masalah yang muncul dari upaya mencapai tujuan kebijakan desentralisasi tampaknya cukup menjadi ganjalan sehingga memperlama antrian bagi setiap warga masyarkaat lokal dalam meraih kesejahteraan. Kemandirian lokal sebagai ciri utama yang diharapkan tumbuh pasca-kebijakan desentralisasi justru beruabh menjadi ketergantungan daerah terhadpa pemerintah pusat.

Dasar-Dasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan sukse semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa baik sebagai KPA, PPK, Pokja ULP, Pejabat pengadaan, maupun penyedia barang/jasa harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang cara pengadaan barang/jasa pemerintah.

Convey Report, Vol. 1 No. 9 Tahun 2018, Sikap dan Perilaku Keberagaman Guru d…

Edisi

Vol. 1 No. 9 Tahun 2018

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

37 hlm ; 24 cm.

Judul Seri

Survei Nasional : Sikap dan Perilaku Keberagaman Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam

No. Panggil

REF 297.27 TIM c

Buletin Parlementaria : DPR Optimis Sirkuit Mandalika Selesai Sesuai Target

Edisi

No. 1081/II/XII/2019 Desember 2019

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

23 hlm :ill. 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 320 TIM b

Buletin Parlementaria : DPR Dorong KCJB Selesai Juli 2021

Edisi

No. 1080/IV/XI/2019 November 2019

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

23 hlm :ill. 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 320 TIM b

Pranata Hukum, Vol. 3 No. 2 - Juli 2008, Jurnal Ilmu Hukum Univesitas Bandar …

Pranata Hukum, Vol. 3 No. 2 - Juli 2008, Jurnal Ilmu Hukum Univesitas Bandar Lampung, berisi: Hak Tanggungan Hukum sebagai Lembaga Jaminan terhadap Hak Milik atas Tanah Tami Rusli Kebijakan Pengelolahan Sumbedaya Air dalam Hubungannya dengan Otonomi Daerah (Studi di propinsi Lampung) Lintje Anna Marpaung, Bambang Hartono, Tami Rusli, Erlina B., Erina Pane Fungsi Visum et Repertum dal…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-008-741-5

Deskripsi Fisik

v, 83 hlm ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 348.02 TIM u

Hukum Usaha Mikro : tawaran kebijakan hukum yang berkeadilan

Simpulan dalam penelitian ini adalah; pertama, penetapan kebijakan hukum untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan pemerintah provinsi lampung Kedua, peran birokrat di Pemerintah provinsi Lampung dalam menetapkan kebijakan hukum usaha mikro belum maksimal terutama dalam pelaksanaan proses inisiasi, konsultasi publik, sinergritasparti…

Pilkada, Reformasi Birokrasi, & Revolusi Digital ; Sebuah Ikhtiar Mencari Ben…

Kajian tentang politik dan pemerintahan belum banyak dilakukan balitbangda provinsi Lampung, kecuali diskusi-diskusi yang tidak terpublikasi seperti halnya buku ini. buku ini merupakan salah satu hasil kajian peneliti balitbangda provinsi lampung terhadapa permasalahan aktual di daerah. belum lama, tepatnya pada 27 Juni 2018, provinsi lampung telah menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah …

Pengantar Administrasi Pembangunan : Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Re…

Mata kuliah pengantar administrasi pembangunan merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa pada fakultas ilmu sosial dan politik, fakultas ilmu administrasi dan fakultas-fakultas lainnya di perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Lahir dan berkembangnya ilmu administrasi pembangunan merupakan tuntutan zaman, dalam arti bahwa teori, rumus, prinsip dan dail-dail adminis…