(FISIP) Reformasi Birokrasi Pemerintahan

Melalui buku ini, penulis berusaha membangun konsep reformasi birokrasi pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dari perspektif kybernologi guna menjelaskan konsep ilmu pemerintahan baru yang sifatnya bukan monodisipliner,melainkan multidisipliner, bahkan mengarah pada transdisipliner.

(FISIP) Pengantar Ilmu Pemerintahan

Luasnya dimensi ilmu pemerintahan tidak terlepas dari ruang lingkup permasalahan dan gejala berpemerintahan. Upaya pembuktian dan penggalian untuk menadirianilmu pemerintah melalui pendekatan disiplin ilmu lainnya yang bersifat multidisiplin ataupun interdisiplin ilmu terus dilakukan. Salah satu pendekatan yang dilakukan sesuai dengan metode ilmu adlah pendekatan historis. Dilihat dari pendekat…

(FISIP) Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ daerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…

Dasar-Dasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan sukse semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa baik sebagai KPA, PPK, Pokja ULP, Pejabat pengadaan, maupun penyedia barang/jasa harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang cara pengadaan barang/jasa pemerintah.

Convey Report, Vol. 1 No. 9 Tahun 2018, Sikap dan Perilaku Keberagaman Guru d…

Edisi

Vol. 1 No. 9 Tahun 2018

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

37 hlm ; 24 cm.

Judul Seri

Survei Nasional : Sikap dan Perilaku Keberagaman Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam

No. Panggil

REF 297.27 TIM c

Buletin Parlementaria : DPR Optimis Sirkuit Mandalika Selesai Sesuai Target

Edisi

No. 1081/II/XII/2019 Desember 2019

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

23 hlm :ill. 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 320 TIM b

Buletin Parlementaria : DPR Dorong KCJB Selesai Juli 2021

Edisi

No. 1080/IV/XI/2019 November 2019

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

23 hlm :ill. 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 320 TIM b

Pranata Hukum, Vol. 3 No. 2 - Juli 2008, Jurnal Ilmu Hukum Univesitas Bandar …

Pranata Hukum, Vol. 3 No. 2 - Juli 2008, Jurnal Ilmu Hukum Univesitas Bandar Lampung, berisi: Hak Tanggungan Hukum sebagai Lembaga Jaminan terhadap Hak Milik atas Tanah Tami Rusli Kebijakan Pengelolahan Sumbedaya Air dalam Hubungannya dengan Otonomi Daerah (Studi di propinsi Lampung) Lintje Anna Marpaung, Bambang Hartono, Tami Rusli, Erlina B., Erina Pane Fungsi Visum et Repertum dal…

Hukum Usaha Mikro : tawaran kebijakan hukum yang berkeadilan

Simpulan dalam penelitian ini adalah; pertama, penetapan kebijakan hukum untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan pemerintah provinsi lampung Kedua, peran birokrat di Pemerintah provinsi Lampung dalam menetapkan kebijakan hukum usaha mikro belum maksimal terutama dalam pelaksanaan proses inisiasi, konsultasi publik, sinergritasparti…

Pilkada, Reformasi Birokrasi, & Revolusi Digital ; Sebuah Ikhtiar Mencari Ben…

Kajian tentang politik dan pemerintahan belum banyak dilakukan balitbangda provinsi Lampung, kecuali diskusi-diskusi yang tidak terpublikasi seperti halnya buku ini. buku ini merupakan salah satu hasil kajian peneliti balitbangda provinsi lampung terhadapa permasalahan aktual di daerah. belum lama, tepatnya pada 27 Juni 2018, provinsi lampung telah menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah …