Kapita selekta hukum pidana

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1071-01-4

Deskripsi Fisik

viii, 129 hlm.il.; 23 Cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Tri k

Pengantar Hukum Indonesia

Hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum, karena itu hukum selalu diubah guna mengikuti perkembangan masyarakatnya. apabila hukum tidak berubah maka hukum akan tertinggal oleh dinamika masyarakat . si lain sisi hukum juga harus mampu menggerakkan dna melindungi kepentingan masyarakat secara adil supaya hidupnya menajdi aman, damai, dan sejahtera.kesejahteraan masy…

Hukum Pidana Islam - Edisi 1

Hukum pidana islam (Fiqh Jinayah) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran yang hadis. Buku ini memberikan pengetahuan yang luas mengenai hukum pidana islam, studi perbandingan antara hukum pidana islam deng…

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)

Kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, tetapi ada kemiskinan dan terjadi korupsi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan semangat berbangsa bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan dan juga sebagai negara hukum. Pertanyaan klasik yang muncul antara lain mengapa masih ada yang miskin padahal negara kaya, apa karena ada korupsi, atau korupsi karena kemiskinan? Selanjutnya apa…

Hukum Penitensier

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dan kejahatan lahir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia. Perkembangan kejahatan juga diiringi dengan perkembangan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya penjatuhan pidana yang tepat dan proses pembinaan terhadap narapidana yang tepat, agar tidak terjadi perkembangan tindak pidana dan residivis. Hukum Penit…

Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan hukum formal yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara atau beracara perdata ke pengadilan, dengan kata lain hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur cara bagaimana seseorang mempertahankan hak dan kepentingannya yang dirasa terganggu oleh pihak lain melalui pengadilan sehingga tercapai tertib hukum. Secara umum, penyelesaian sengketa perdata pengadilan ter…

Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik di Luar KUHP ( Edisi Revisi )

Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hu…

Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia

Buku berjudul Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia, berisi tentang sejarah pembuktian dalam perkara pidana di INdonesia, sistem pembuktian dalam perkara pidana, teori hukum pembuktian, sejarah hukum acara pidana dalam sistem civil law, hukum pembuktian menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), hukum pembuktian menurut federal rules of evidence (FRE), ditutup dengan o…

Metode Penemuan Hukum : pembuktian elektronik dan CCTV pada peradilan pidana

ti Kasus-kasus yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media video recorder kamera CCTV, sudah mulai banyakt terjadi di masyarakat, sehingga penggunannya dalam mengungkap kejahatan atau sebagai sarana pendukung dalam membuktikan tindak pidana akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan buku in…

Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan ( Edisi Revisi )

Buku ini hadir sebagai satu langkah penyelesaian kasus tindak pidana ketenagakerjaan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerja/buruh maupun pengusaha, yang melanggar hukum perjanjian kerja, baik peraturan perusahaan, peraturan kerja bersama dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ancaman sanksi pidananya hanya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lantaran itu, pelaksana…