Korban kejahatan awalnya merupakan orang yang terabaikan dalam sistem peradilan pidana dan bahkan mengalami viktimisasi sekunder. Seiring dengan adanya tuntutan agar sistem peradilan pidana lebih memerhatikan kepentingan dan hak-hak korban yang ditandai dengan gerakan hak-hak korban, kedudukan korban mulai mendapatkan tempat. Puncaknya, terjadi pergeseran di dalam mengonseptualisasikan kejahata…
Desa wisata merupakan desa yang dijadikan sasaran wisata di suatu daerah. Alasan penetapan desa wisata salah satunya adalah karena desa tersebut memiliki keunikan yang tidak dimiliki desa lain sehingga menarik untuk dikunjungi. Konsep pengembangan desa wisata adalah menjadikan desa sebagai sebuah destinasi pariwisata. Dengan cara memadukan daya tarik wisata alam dan budaya, dan layanan fasilita…
Buku ini hadir sebagai satu langkah penyelesaian kasus tindak pidana ketenagakerjaan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerja/buruh maupun pengusaha, yang melanggar hukum perjanjian kerja, baik peraturan perusahaan, peraturan kerja bersama dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ancaman sanksi pidananya hanya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lantaran itu, pelaksana…
Undang - Undang Paten dan Merek dan Indikasi Geografis : - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis - Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti pembajakan, pemalsuan, peniruan, pemanfaatan hak kekayaan intelektual tanpa izin sering diidentikkan dengan perilaku kriminal karena adanya kerugian secara ekonomi. Padahal pelanggaran-pelanggaran tersebut hanyalah sebagian saja dari fenomena pelanggaran hukum HKI yang terus-menerus menjadi ranah diskusi yang tak pernah henti. Dalam pengert…
buku berjudubuku berjudul"Hukum Kekayaan Intelektual : Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik" ini memperlihatkan nuansa kekayaan intelektual berbasis komunitas yang kental dengan faktor alam dan manusia, yaitu indikasi geografis. Disamping teori-teori dan pengaturan hukum, buku ini juga menggambarkan praktik pelindungan indikasi geografis yang nyatanya bermanfaat bagi…
Kerangka aturan hukum HKI diatur dalam salah satu agenda WTO yakni agreement on trade related aspects of intellectual property rights including trade in counterfeit goods (trips) yang didasarkan pada pertimbangan bahwa perdagangan barang-barang palsu merupakan hambatan perdagangan dan bertentangan dengan persaingan sehat.namun disisi lain,disadari pula bahwa pelaksanaan dan penegakan HKI yang …