(ADMINISTRASI PUBLIK & HUKUM) Desain sistem pemerintahan antikorupsi : konsep…

Maraknya korupsi yang di lakukan oleh politisi jauh lebih berbahaya dari korupsi biasa, karena mereka memnafaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk tujuan memperkaya diri dan tentu saja korupsi yang di lakukan menggunakan jejaring yang sempurna yang di lakukan oleh elite parpol yang memiliki jabatan dalam struktur parpol menajdi kian jelas, bahwa partai politik adalah agen korupsi sistematik di…

Tindak Pidana Teknologi Informasi : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya

Topic diangkat oleh penulis dalam buku ini merupakan topic yang actual dan cukup kontroversial.keberadaan tindak pidana yang diformulasikan dalam undang-undang ITE masih layak untuk dikritisi,karena dalam hal penerapannya masih menyisakan polemic.salah satu diantaranya adalah kasus prita mulyasari misalnya.oleh karena itu,sangat relevan pengkajian atas urgensi pengaturan dan celah hokum dari ti…

(FH) Teknik penyusunan peraturan daerah : tentang pajak daerah dan retribusi …

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

978-979-007-441-5

Deskripsi Fisik

xv+222 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 720.1 IDA t

Kebijakan Kriminal penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan

Apakah dengan kebijakan dapat menyelesaikan masalah atau sebaliknya menambah masalah? Kebijakan kriminal dapat dijadikan upaya untuk menanggulangi kejahatan, dimana aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat menjadi dasar perhatian, disamping itu juga kebijakan kriminal memiliki keseimbangan sarana penal dan sarana non penal. Sarana penal seiring dengan waktu dan perkembangan masyarakat d…

(HUKUM) Strategi & Teknik Korupsi :Mengetahui Untuk Mencegah

Buku yang berjudul strategi dan teknik korupsi; mengetahui untuk mencegah yang ada di hadapan pembaca ini tidak di maksudkan untuk emngajak para pembaca menajdi koruptor. Melankan tujuannya adalah mengajak kita semua untuk mengetahui gejala-gejala awal atau dini bagaimana suatu korupsi dilakukan oleh para koruptor di lingkungan kehidupan kita mulai dari isntitusi terendah (kelurahan) sampai den…

(HUKUM - ADMINISTRASI PUBLIK) Undang - Undang Administrasi Kependudukan

Puji syukur kita panjatkan kehadirat allah swt,atas limpahan rahmat dan hidayahnya,sehingga undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dapat diterbitkan dan didistribusikan secar tepat kepada semua pihak yang berkepentingan. Dalam pemenuhan hak penduduk,terutama dibidang pencatatan sipi,masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif y…

Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)

Struktur peradaban abru sebagai imbas pesatnya perkembangan teknologi telekomonikasi dan komputer telah emmudarkan sekat antar negara (borderless) serta mengubah tata nilai dari corak lokal-partikular menjadi global universal. Dengan lahirnya media cyber, pada satu sisi, seakan memfasilitasi dunia kriminal hingga seorang pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya sambil minum kopi hangat di depan…

(TEKNIK SIPIL - ADM PUBLIK) Pemukiman berkelanjutan

permukiman berkelanjutan: telah psikologi sosial adalah buku yang membahas teori dan konsep-konsep desain yang menjadi landasan proses dan kriteria untuk mewujudkan kawasan permukiman berkelanjutan, dengan fokus pada pendekatan psikologi sosial (social psychology) buku ini disusun agar para penggunanya memahami proses desain arsitektur yang baik dan benar menuju arsitektur yang berkelanjutan…

(MANAJEMEN) Manajemen Lalu Lintas Perkantoran

Buku ini didasarkan pada bahan-bahan yang penulis berikan dalam memberi kuliah manajemen lalulintas pada program S1 jurusan teknik sipil dan program magister system dan teknik transportasi universitas gadjah mada serta bahan-bahan pada saat memberikan pelatihan-pelatihan pada staf DLLAJ/dinas perhubungan,dosen-dosen perguruan tinggi serta konsultan.lain daripada itu,buku ini juga disusun berdas…

Hak Azasi Perempuan : Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender

Kelompok kerja convention watch adalah sebuah kelompok kerja yang mempunyai visi mencapai kesetaraan dan keadilan gender,penegakan hak azasi manusia khususnya perempuan,dan terhapusnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia,.sedangkan misinya ialah untuk meningkatkan kepedulian dari pemahaman konvensi perempuan dikalangan akademisi,aparat atau penegak hokum dan masyarakat luas,…