(FH) Undang - undang republik indonesia nomor 15 tahun 2002

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1051 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 348.02 TIM u

(ADMINISTRASI PUBLIK - HUKUM) Peningkatan Integritas Birokrasi

Indisipliner. Satu kata yang menjadi musuh kehidupan perkantoran. Sebab masih banyak masalah kedisiplinan pegawai yang belum terselesaikan. Sebab ketidakdisiplinan adalah bagian dari korupsi. Masalah korupsi tidak di ragukan lagi sudah menjadi penyakit yang mewabah kemana-mana. Meskipun pada umumnya masalah ketidakdisiplinan tidak di masukkan ke dalam kejahatan korupsi, buku ini mencoba memberi…

(FH) Prosedur dan sistem perubahan konstitusi

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-414-023-6

Deskripsi Fisik

481 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 342.598 SRI p

(FH) Ruang lingkup dan implementasi kekuasan presiden di indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-8259-41-5

Deskripsi Fisik

i,121 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 352.23 BAH r

(FH) Reformasi pengawasan ketenagakerjaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

i,277 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 344.0101 TIM r c

(FH) Sumber hukum islam : permasalahan dan fleksibilitasnya

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-8061-92-6

Deskripsi Fisik

215 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 297.272 SUL s

Undang - undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public (UU KIP) telah berusia lebih dari tiga tahun,sejak diberlakukan pada april 2010.selain pembentukan komisu informasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi,undang-undang ini juga mengamanatkan kepada badan public untuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat melalui pemenuhan hak akses atas informasi. Ketiga hal t…

Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat

Buku Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat ini merupakan karya ketujuh yang dipublikasikan. Buku ini membahas pengertian dan pengelolaan jenis benda menurut Hukum adat. Berbagai bentuk benda menurut Hukum Adat dibahas dalam buku ini, termasuk tanah-tanah adat yang meliputi tanah jabatan atau bengkok,tanah ulayat dan benda-benda pusaka menurut Hukum Ada.

Hukum Kebendaan Perdata

Isinya diuraikan dalam 7 bab yang berpokok pangkalpada hukum jaminan pada umumnya dan dititikberatkan terutama pada hak-hak kebendaan yang memberikan jaminan serta uraiannya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak terputus dan tidak terpisahkan dengan pembahasan dalam buku jilid I tersebut. …

Tradisi Hukum Indonesia : Disertai Postscript Penulis & Pranoto Iskandar

Pembangunan”sistem hukum nasional” merupakan salah satu agenda utama dalam pembangunan nasional sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai dokumen resmi negara yang di adopsi sejak masa awal kemerdekaan. Awal dari upaya retoris kaum nasionalis ini mungkin, tidak hanya bisa dirujuk pada perjuangan supomo dengan dengan konsepsi negara integralistik-nya yang kental dengan fasisme yang kemudian dia…