Ditapis dengan
(PASCA) Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.4 Th.2004)
Polisi, jaksa, dan hakim adalah aparat penegak hukum yang perlu mendapat pengaturan intensif dalam menjalankan fungsinya menegakkan keadilan di tanah air. Baik buruknya kinerja para penegak hukum tersebut, tentu amat berpengaruh terhadap terciptanya rasa keadilan dan ketentraman dalam hati rakyat indonesia. Upaya –upaya telah banyak dilakukan dalam membuat tugas polisi, jaksa, dan hakim menj…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 979-3421-67-3
- Deskripsi Fisik
- v ; 234 hlm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Undang - Undang AdVokat 2003 (UU RI No. 18 Th 2003)
Persaingan hidup manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup dihadapkan pada benturan-benturan kepentingan yang bermuara ke arah terjadinya sengketa dan perselisihan. Karena manusia atau masyarakat diatur dengan kaedah/ norma hukum maka sengketa dan perselisihan tersebut langsung bersinggungan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, semakin meningkatnya kebutuha…
- Edisi
- Edisi 3
- ISBN/ISSN
- 979-3421-43-6
- Deskripsi Fisik
- 71 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Undang - Undang Penanganan Konflik Sosial: Undang - Undang RI nomor 7 Tahun …
Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera,aman dan sentosa sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia,maka diperlukan upaya untuk saling menghormati,hidup rukun secara berdampingan dan adanya toleransi dalam segala hal.oleh karena itu,sebisa mungkin kita harus meminimalisisr adanya konflik dimasyarakat.konflik social adalah perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antaradua kelom…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-376-009-0
- Deskripsi Fisik
- 141 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 MUN u
Undang - undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik
Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public (UU KIP) telah berusia lebih dari tiga tahun,sejak diberlakukan pada april 2010.selain pembentukan komisu informasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi,undang-undang ini juga mengamanatkan kepada badan public untuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat melalui pemenuhan hak akses atas informasi. Ketiga hal t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 209 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat
Buku Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat ini merupakan karya ketujuh yang dipublikasikan. Buku ini membahas pengertian dan pengelolaan jenis benda menurut Hukum adat. Berbagai bentuk benda menurut Hukum Adat dibahas dalam buku ini, termasuk tanah-tanah adat yang meliputi tanah jabatan atau bengkok,tanah ulayat dan benda-benda pusaka menurut Hukum Ada.
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-73787-8-0
- Deskripsi Fisik
- xv.,245 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 347.06 DOM h
Undang - Undang Keterbukaan informasi Publik ( UU RI No. 14 Th. 2008)
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak public untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawaso public,penyelenggaraan negaratersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan u…
- Edisi
- Edisi 3
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-180-3
- Deskripsi Fisik
- 64 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 JUN u
(PASCA) Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek
Buku ini disusun secara sederhana da dengan kalimat-kalimat yang bersahaja,dengan maksud agar dapat dibaca dan dipahami oleh setiap orang yang memerlukanya. Dalam menyusun buku ini, penulis telah berusaha memadukan teori hukum acara perdata, dengan praktek pengadilan. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam praktek dan menimbulkan kesukaran, telah dikupas secara menyeluruh dan mendalam.Diman…
- Edisi
- Cetakan X
- ISBN/ISSN
- 979-538-102-4
- Deskripsi Fisik
- xx; 484 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 347.05 RET h
Hukum Kebendaan Perdata
Isinya diuraikan dalam 7 bab yang berpokok pangkalpada hukum jaminan pada umumnya dan dititikberatkan terutama pada hak-hak kebendaan yang memberikan jaminan serta uraiannya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak terputus dan tidak terpisahkan dengan pembahasan dalam buku jilid I tersebut. …
- Edisi
- Edisi 2
- ISBN/ISSN
- 978-8179-49
- Deskripsi Fisik
- 214 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 347.06 FRI h
Undang - Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 1999 (UU RI N…
Arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan masih lebih diminati, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional. Dengan adanya perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan nasuonal maupun internasional, reglemen acara perdata yang dipakai sebagai …
- Edisi
- Edisi 7
- ISBN/ISSN
- 978-979-8767-70-8
- Deskripsi Fisik
- 54 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Undang - Undang Pangan 2012 (UU RI No. 18 Tahun 2012)
Pembentukan undang-undnag nomor 7 tahun 1996 tentang pangan yang dinyatakannya tidakberlaku lagi dan diubah menjadi undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, dikarenakan undang-undang nomor 7 tahun1996 tentang pangan tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat akan pangan yang meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-484-2
- Deskripsi Fisik
- 242 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah