Ditapis dengan
(Tesis) Implementasi Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Dalam Ekseku…
IMPLEMENTASI PASAL 116 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 DALAM EKSEKUSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MENGENAI UANG PAKSA (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung) Oleh : LOLA LINTA 14.12.28.052 Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat formal dari suatu Negara hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 116 di…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv,87 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Lol i
(Tesis) Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.18 Tahun 2014 tenta…
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NO.18 TAHUN 2014 TENTANG WAJIB BELAJAR 12 TAHUN (Studi di Kabupaten Tulang Bawang Barat) Oleh ANDIKA DAHMA SANTOSA 14.12.28.012 Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya biaya operasional pendidikan menengah penyelenggara program wajib belajar 12 (dua belas) Tahun. Dengan adanya pemberian bantuan bea siswa dan biaya …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,69 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 And i
(Tesis) Analisis Koordinasi Antara Rutan Klas II B Menggala Dengan Lembaga Pe…
ANALISIS KOORDINASI ANTARA RUTAN KLAS II B MENGGALA DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM RANGKA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI RUTAN KLAS II B MENGGALA ABSTRAK Oleh FERDIKA CANRA 15.12.29.006 Pelaksanaan koordinasi antara Rutan Klas II B Menggala dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Rutan Klas II B Menggala masih belum maksimal…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,105Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Fer a
(Tesis) Implementasi Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemer…
IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENGENAI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TERHADAP KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Pemerintah Kabupaten Pringsewu) Oleh Tira Paraniba Sangjaya 14 228092 Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,99 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Tir i
(Tesis) Kewenangan Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Dalam Pengawa…
KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWASAN INTERNAL DALAM PENGAWASAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2016 (Studi pada Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang) Abstrak Oleh Arip Kusuma Putra 12.14.28.018 Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, maka mulai tahun 2015…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,106 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ari k
(Tesis) Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 201…
IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (Studi Di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat) ABSTRAK Oleh Hengki Saputra Pelaksanaan program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) seperti diatur dalam peraturan Menteri da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,121 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Hen i
(Tesis) Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 …
IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH (Studio di Kota Metro) Oleh ERMAWAN ARIS DJULAISEN RA Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah merupakan upaya kongrit yang diwujudkan oleh Pemerintah Kota Metro dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah. Salah satu perangkat daerah yang memiliki kewenan…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,104 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Erm i
(Tesis) Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pidana Ketidakhadi…
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PIDANA KETIDAKHADIRAN TERDAKWA YANG SAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 53/Pid.TPK/2013/PN.TK) Oleh ANNISA DIAN PERMATA HERISTA Salah satu upaya aparat penegak hukum dalam menegmbalikan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi adalah dengan menyelenggarakan peradilan tanpa dihadiri oleh terdakwa (peradilan ini absent…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv,124 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ann a
(Tesis) Implementasi Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer…
IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bidang Pertanahan Dalam Pemberian Izin Lokasi) Abstrak Oleh VEDRY AGUNG SATRIYA 15.12.29.051 Kewenangan daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bi…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii,128 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Ved i
(Tesis) Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 Dalam …
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XIII/2015 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG ABSTRAK Oleh LIA OKTAVIA 15.12.29.027 Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 bahwa alat berat memang tidak masuk dalam kategori kendaraan bermotor sehingga alat berat tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor. Fenomena yang …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii,113 Hlm,21x29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 Lia i
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah