ANALISIS FUNGSI ASIMILASI DALAM KERANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI LEMBAGA PEMBINAAN WARGA BINAAN (studi di lembaga pemasyarakatan kelas IA Bandar lampung) Abstrak Oleh mawar sejati 12.12.21.033 Sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada pembina…
ABSTRAK ANALISIS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM PEMBAYARAN LETTER OF CREDIT PADA PENJUALAN BATUBARA PT.BUKIT AAM (PERSERO),TBK. UNIT PELABUHAN TARAHAN-LAMPUNG OLEH YANNY R.M.ONDANG 12.812.1378 Perdagangan terjadi karena prinsip saling membutuhkan barang dan jasa yang sumbernya terbatas dan berbeda di tiap Negara.batubara…
ABSTRAK ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI PERDAMAIAN (studi di kepolisian resor kota Bandar lampung) Oleh PRISDA AYU MUTIARA Perkara pidana lalu lintas dapat diselesaikan melalui perdamaian sebagai proses penyelesaian perkara pidana lalu lintas di luar pengadilan/alternative dispute resolution. Permasalahan…
ANALISIS PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (studi pada pengadilan negeri kelas 1 A tanjung karang) ABSTRAK Oleh Tri sadianah Mediasi adalah penyelesaian atas suatu perkara dengan ditengahi oleh pihak tiga sebagai mediator untuk menuju kes…
ANALISIS PENERBITAN AKTA KELAHIRAN AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN (studi pada dinas kependudukan dan catatan sipil kota metro) ABSTRAK Oleh Malyanur syarofadis 12.12.21.030 Penerbitan akta kelahiran akibat perkawinan campuran di kota metro …
TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG TENGAH DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN MASSA DI WILAYAH HUKUM LAMPUNG TENGAH (stuudi di kepolisian resor lampung tengah ) ABSTRAK Oleh SYARIF 12.12.21.078 Kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh massa,apabila tidak dilakukan upaya penanggulangannya secara baik d…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DI LAMPUNG TENGAH (studi di dinas sosial,tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten lampung tengah) Abstrak Oleh Sovi pratiwi 12 812 1070 Setiap warga Negara berhak memperoleh penghidupan yang layak.bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dar…
FUNGSI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG DALAM PENERTIBAN TANAH TERLANTAR (studi di kabupaten lampung tengah ) ABSTRAK Oleh Masli caniago 12.12.21.032 Persoalan tanah yang secaram potensial mesti memberikan nilai lebih bagi peningkatan hasil-hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia tidak dapat di…
Sampai sekarang sudah dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 sampai empat tahap, namun Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila sebagai dasar dan ideology negara tidak ikut diamandemen. MPR yang sejak tahun 1999 melakukan perubahan terhadap UUD 1945 berpedoman pada lima kesepakan dasar yang salah satu diantaranya adalah “tidak mengubah Pembukaan UUD 1945” yang tel…