ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR RUPIAH PALSU (studi perkara nomor : 72/pid.B/2012/PN.SKD) Abstrak Oleh Umar yusuf 13.12.24.057 Pada umumnya,proses terjadinya suatu tindak pidana terhadap pemalsuan rupiah tersebut rata-rata merupakan tindakan yang dengan sengaja melawan hukum untuk mend…
ABSTRAK IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KE PENGADILAN NEGERI (studi perkara nomor : 01/pdt.sus-BPSK/2014/PN.LW Pada pengadilan negeri liwa) Oleh: AGUS SAFUAN AMIJAYA 12.13.24.044 Putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsum…
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MINITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN TULANG BAWANG Abstrak Oleh Andi Wantoni …
ABSTRAK ANALISIS FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM MENETAPKAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (studi pada badan perencanaan pembangunan daerah Kota Bandar lampung) Oleh : RACHMAWATI 13.12.25.053 Badan perencanaan pembangunan daerah kota Bandar…
ABSTRAK ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH SESEORANG ATAU LEBIH (studi perkara no.443/PID.SUS/2013/PN.KB) Oleh: NOPRIZAL HADI IRAWAN NPM: 13.12.25.032 Pasal 1 angka 1 undang –undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang bersalah dari tanaman atau bukan…
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEMELIHARAAN JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (studi perkara nomor 34/pid.tpk/2013/pn.tjk) Abstrak Oleh: R.ARDI HERNANTO NPM: 13.12.25.034 Tindak pidana korupsi menurut pasal 2 undang undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 ta…
ABSTRAK ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)TRIPANCA SETIADANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (studi perkara nomor.756/pid.sus/2009/pn.tk) Oleh: EBRICK 12.12.23.016 Kejahatan korporasi (corporate crime) merupakan salah satu fenomena yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi serta kemajuan…
Hukum acara pidana dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional masyarakat dilindungi selama menjalani proses hukum. Jika prosedur pidana tidak diikuti, setiap orang memiliki hak untuk menantang keabsahan bukti yang ada sekaligus memastikan bahwa hak asasinya terlindungi. Sebagai contoh, pada kasus kriminalisasi yang tidak dilakukan oleh tersangka yang berujung pada kasus salah tangk…
buku ini menulusuri secara lengkap mendetail tentang berbagai pemikiran dan teori hukum adat yang berkembang di Inonesia. selain iyu, dalam buku ini sekaligus dibahas tentang bagaimana nasib hukum adat di masa depan. penulis yang merupakan seorang dosen dan peneliti juga mengangkat analisis atas berbagai teori dan pemikiran dalam hukum adat yang dilengkapi dengan anotasi dari penulis. Untuk me…
Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hokum konsumen yang lebih luas.hukum konsumen,yakni keseluruhan asas dan kaidah hokum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.berarti …