Rampingkan Struktur (Restrukturisasi): Masalah utama birokrasi daerah adalah struktur yang terlalu gemuk (over-staffing). Intinya, organisasi harus diubah dari "Kaya Fungsi, Miskin Struktur"—artinya, struktur sedikit tapi kerjanya banyak dan efisien. Perkuat Kapasitas (Pemberdayaan): Otonomi daerah memberikan kewenangan besar ke daerah. Intinya, ASN di daerah tidak boleh lagi hanya menungg…
Good Governance dan GCG adalah dua sisi mata uang yang sama. Keduanya bertujuan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Jika pemerintah mampu membangun sistem manajemen kerja yang produktif (sebagaimana dibahas di bagian kedua) dan sektor swasta mematuhi etika bisnis (sebagaimana dibahas di bagian ketiga), maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara berkelanjutan.
1. Sinergi antara Sistem dan Manusia Keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya bergantung pada regulasi yang bagus, tetapi pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Produktivitas tidak akan meningkat jika pegawainya tidak kompeten, namun manusia yang kompeten pun akan terhambat jika sistem manajemennya korup atau berbelit-belit. 2. Pentingnya Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan y…
Good corporate governance (GCG) telah menjadi topik yang hangat dalam dunia bisnis awal abad ke-21 ini. Meski demikian, upaya membangun GCG tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi memerlukan komitmen, konsistensi, dan kesungguhan dari berbagai pihak yang terkait, yaitu manajemen perusahaan, karyawan, komisaris, pemegang saham, pihak regulator (pemerintah), serta stakeholder (pemangku k…
Mengapa Good Governance tidak dimulai dari Pemerintah selaku Pemegang Saham dan Regulator terlebih dulu. bukan-kah BUMN harus mendapatkan contoh panutan atau ketela-danan yang baik dari mereka? Pertanyaan inilah yang akan menjebak Anda untuk bersikap apnori atau resisten terha-dap penerapan GCG di BUMN. Namun. GCG Start With I, Now and Forever, tidak harus menunggu Good Government Governance te…
Pranata Hukum Vol. 2 No.1 - Januari 2007, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Hukum dan Kekuasaan Hukum HM Siregar Kekuatan Pembuktian Digital Signature dalam Electronic Commerce Tami Rusli Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia Zulfi Diane Zaini Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraa…