Hukum Agraria

Amanat penderitaan rakyat mengenal bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi barulah terwujud tanggal 24 September 1960 dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, …

Hukum agraria indonesia : Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, is…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-9463-32-3

Deskripsi Fisik

lxxx, 658 hlm.; 2 jil; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 346.04 BOE h

Pengantar Hukum Indonesia

Buku ini terdiri dari duabelas bab yang diawali dengan uraian mengenai pengertian pengantar hukum Indonesia, yaitu pengenalan secara umum mengenai dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dan pembidangan hukum. Bab kedua menguraikan tentang hukum adat dan asas-asas pemberlakuannya, sedangkan bab ketiga menguraikan tentang hukum agraria dan asas-asas pemberlakuannya. Bab empat mengur…

Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Tanah merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia. Tanah memiliki banyak fungsi dan kegunaan baik secara sosial, ekonomi, agama maupun politik. Sebagai fungsi sosial, tanah menjadi faktor utama pendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembebasan tanah acapkali meninggalkan masalah antara masyarakat adat yang menguasai tanah dengan pelaku pembangunan. Hal ini kadang terjadi …

Pengantar Hukum Indonesia

Buku ini terdiri dari duabelas bab yang diawali dengan uraian mengenai pengertian pengantar hukum Indonesia, yaitu pengenalan secara umum mengenai dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dan pembidangan hukum. Bab kedua menguraikan tentang hukum adat dan asas-asas pemberlakuannya, sedangkan bab ketiga menguraikan tentang hukum agraria dan asas-asas pemberlakuannya. Bab empat mengur…

Hukum Agraria Dalam Teori dan Praktik : Kompilasi Tulisan tentang Carut-Marut…

Carut-marut norma, itulah pilihan kata yang tepat untuk menggambarkan situasi dan kondisi regulasi di Indonesia khususnya dalam lapangan hukum agraria/pertanahan. Carut-marut norma, manifestasinya berupa saling bertentangan, tidak harmonis, tidak sinkron, dan tumpang-tindih, yang ditemukan dalam sejumlah norma (peraturan perundang-undangan) di Indonesia khususnya dalam hukum agraria/pertanahan…

Hukum keperdataan : jilid kedua

Benda dan/atau kebendaan merupakan objek hukum yang dapat dihaki oleh semua orang (subjek hukum). Namun demikian, harus dimaklumi bahwa benda dan/atau kebendaan itu merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pemilik dan Pencipta segala sesuai yang ada di bumi. Oleh karena itu, penguasaan dan penggunaan benda dan/atau kebendaan haruslah sesuai dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa, di …

Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum seringkali timbul permasalahan yang serius, padahal kebutuhan tanah untuk pembangunan kepentingan umum tidak bisa ditunda lagi keberadaannya, dikarenakan sarana kepentingan umum itu sendiri yang menghendaki segera terwujud. Hal ini seakan terjadi benturan dua kepentingan, yakni kepentingan masyarakat sebagai individu sebagai pemilik tanah denga…

Hukum Agraria Nasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9377-00-5

Deskripsi Fisik

vi, 138 hlm ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

FH 343.02 SRI h

Mengenal Tata Hukum Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-7509-37-5

Deskripsi Fisik

ix, 179 hlm ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

FH 340.598 WAH m