Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak

Hukum konrak merupakan bagian dari hukum perikatan karena setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk memenuhi kontrak tersebut. ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum kontrak, termasuk asas-asas yang ada di dalamnya, diciptakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan antara para pihak yang terikat dalam kontrak. Salah satu contohnya adalah adanya asas itikad baik, dengan…

Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak

Edisi

Ed. 1 Cet. 4

ISBN/ISSN

978-979-769-705-9

Deskripsi Fisik

xii, 168 Hlm ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 AHM h

Hukum perjanjian kerjasama operasi (KSO) (joint operation/J.O)

Perjanjian kerjasama operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk bekerja sama dalam suatu proyek, baik dengan membuat badan hukum baru (JO administratif) atau tidak dengan membuat badan hukum baru (JO nonpemerintah administratif). Buku ini membahas Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau Joint Operation (J0) sebagai salah satu bentuk perjanjian yang lahir di ma…

Hukum perjanjian dan pertanahan perjanjian build, operate and transfer (BOT) …

Bangun-guna-serah (Bahasa Inggris: Build–operate–transfer atau biasa disingkat menjadi BOT) adalah sebuah bentuk metode penyelesaian proyek, biasanya untuk proyek infrastruktur berskala besar, di mana entitas swasta mendapat konsesi dari sektor publik (atau terkadang sektor swasta) untuk mendanai, merancang, membangun, memiliki, dan mengoperasikan infrastruktur yang dinyatakan di dalam kont…

Hukum Perjanjian Yang Berkembang di Indonesia

Masih banyaknya masalah-masalah yang sering muncul dalam suatu perjanjian kiranya perlu dipelajari perjanjian secara mendalam.untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkret mengenai pelaksanaan hukum dalam realitas kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan perjanjian,maka dalam buku ini dimulai dari pengertian-pengertian dasar dalam suatu perjanjian. Buku ini terdiri dari 10 yang juga meng…

Hukum Perjanjian : Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH …

Buku "Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)" adalah sebuah buku yang menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum terkait berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai aturan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perj…

Konsep Hukum Perdata

Salah satu cabang hukum terpenting di dunia mana pun adalah cabang hukum Perdata. Karena itu, pembahasan konsep hukum perdata yang komperensif seperti yang terdapat dalam buku ini sangatlah penting, sehingga para pembaca diharapkan dapat menemukan pengertian secara konseptual dan secara menyeluruh. Buku Konsep Hukum Perdata ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui secara tuntas deng…

Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahassa Indonesia : Dalam Hukum Perjanjian

Perjanjian atau kontrak yang batal atau batal demi hukum (void, nietig) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (null and void atau void ab initio). Kondisi ini akan merugikan salah satu pihak akibat gugatan perdata yang diajukan mitra bisnisnya. Beberapa gugatan perdata yang kerap terjadi, putusan dari pengadilan tidak berdasarkan pada substansi perjanjian atau kontrak, melainkan syarat fo…

Hukum Perjanjian Yang Berkembang di Indonesia : Edisi Revisi

Masih banyaknya masalah-masalah yang sering muncul dalam suatu perjanjian kiranya perlu dipelajari perjanjian secara mendalam.untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkret mengenai pelaksanaan hukum dalam realitas kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan perjanjian,maka dalam buku ini dimulai dari pengertian-pengertian dasar dalam suatu perjanjian. Buku ini terdiri dari 10 yang juga meng…

Hukum perjanjian internasional Bagian 1 edisi revisi

Buku ini secara komprehensif membahasnya tetapi penekanannya pada hukum perjanjian internasional antara negara dengan negara sebagaimana dalam Konvensi Wina 1969. Sedangkan Konvensi Wina 1986 tidak banyak dibahas karena substansinya yang sebagian besar sama dengan Konvensi Wina 1969. Dengan memahami substansi Konvensi Wina 1969 para pembaca akan lebih mudah memahami Konvensi Wina 1986.