(PASCA) Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang relatif masih dalam taraf pengem- bangan. Pada mulanya perbandingan Hukum Pidana merupakan bagian dari mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana, kemudian dengan SK Dirjen Dikti No. 30/1983 ditetapkan sebagai kuri- kulum inti yang berdiri sendiri dan mulai berlaku pada 1985. Perbandingan Hukum Pidana ditetapkan sebagai mata kuliah yang berdi…

(TESIS) Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT. Bank Perkreditan Rak…

ABSTRAK ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)TRIPANCA SETIADANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (studi perkara nomor.756/pid.sus/2009/pn.tk) Oleh: EBRICK 12.12.23.016 Kejahatan korporasi (corporate crime) merupakan salah satu fenomena yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi serta kemajuan…

(TESIS) Analisis Hukum Wasiat Wajibah Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarrta…

ANALISIS HUKUM WASIAT WAJIBAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR 2554/Pdt.G/2011/PA.JS. Oleh Warhan Latief 14.12.27.202 Pengaturan wasiat wajibah dalam KHI secara eksplisit …

(TESIS) Implementasi Pelaksanaan Program Kemitraan pada PT. Pertamina (PERSER…

Implementasi Pelaksanaan Program Kemitraan Pada PT Pertamina (Persero) Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (Studi Pada Small Medium Entreprise & Social Responsiility Partnership Program PT Pertamina (Persero) Region Sumatera Bagian Selatan) Oleh Armin Hadi. NPM: 14.12.27.163 Program Kemitraan …

(TESIS) Implementasi Pasal 55 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa…

IMPLEMENTASI PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENGENAI FUNGSI BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah) Oleh Yanissa Bayu Ardi Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Permusya…

(TESIS) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Organisasi L…

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TERHADAP IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL Oleh : WIDYAWATI 14.12.27.176 Perizinan merupakan salah satu komponen terpenting di dalam pelayanan publik. Dal…

(TESIS) Analisis Tugas dan Fungsi Brigade Mobil Dalam Menanggulangi Tindak Pi…

ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BRIGADE MOBIL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KERUSUHAN MASSA (KONFLIK SOSIAL) (Studi Di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara) ABSTRAK Oleh GUNAWAN NPM 14.12.27 197 Sebagai salah satu bagian terintegral dala…

(TESIS) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyiarkan…

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYIARKAN KEPADA UMUM SUATU CIPTAAN TANPA IZIN ATAU PERSETUJUAN PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA (Studi Putusan Perkara Nomor 237/Pid.B/2015/PN.Tjk) ABSTRAK Oleh HANDAK PRAKASA QALBI 15.12.29.056 Pada era sekarang ini masih ditemui kasus tindak pidana Hak Cipta seperti tindak pidana Hak Cipta oleh Terdakwa Hu Hau Wagimin Bin Wagi…

(TESIS) Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Huruf B Peraturan Walikota Bandar Lamp…

IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT (1) HURUF B PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 2013 TERKAIT DENGAN PEMBERIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (Studi Pada Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Bandar Lampung) Oleh : Nurqadryah Pemerintah kota Bandar Lampung telah mempersiapkan semua infrastruktur yang berkaitan dengan keterbukaan informasi public, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Walik…

(TESIS) Analisa Yuridis Fungsi Bagian Tata Usaha Keuangan Pemerintah Kabupate…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

91 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

REF 340 JAE a