Pajak merupakan masalah yang rumit dan sulit dipecahkan karena memerlukan korelasi yang signifikan antara pemerintah dan wajib pajak. Masalah perpajakan di Indonesia bukan menjadi persoalan pemerintah pusat saja melainkan menjadi perhatian pemerintah daerah (PEMDA). Terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah. Pada saat ini prinsip otonomi yang lu…
Buku ini menjelaskan secara naratif dan komprehensif bagaimana PBB dan BPHTB seharusnya dikelola. buku ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan sendiri PBB pedesan dan perkotaan dan BPHTB karena berisi petunjuk detail teknis pengelolaan administrasi kedua jenis pajak tersebut dengan bantuan komputer secara lengkap dan komprehensif.
Pada seat ini penerimaan negara melalui pajak semakin ditingkatkan. Peningkatan penerimaan pajak dilakukan melalui penambahan jumlah Wajib Pajak, perluasan objek pajak, perubahan tarif pajak. penagihan pajak, dan penegakan hukum. Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh oleh Undantundang untuk menghitunt melaporkan dan menyetor kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain Undang-undang memberikan kewena…
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna kepentingan pembangunan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selama ini merupakan pajak y…