Pengadaan tanah menurut peraturan Predisen Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan menyediakan tanag dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Adapun hukum pengadaan tanah adalah sekumpulan norma, Kaidah atau nilai baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang me…
Mau seberapa menjanjikannya sebuah bisnis yang telah direncanakan, bisnis tersebut akan sangat terancam dan berisiko jika dibangun tanpa dasar hukum bisnis yang sesuai dengan peraturan setempat. Hukum tersebut termasuk dengan memperhatikan hukum perlindungan konsumen. Ada banyak aspek dalam hukum perlindungan konsumen, baik dalam tatanan hukum Indonesia yang bersifat dimensi hukum positif hing…
Penerapan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari kontradiktif yang menimbulkan sebuah dealektika, baik itu dari para akademisi dan masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah. Praktik perbankan syariah harus memiliki beberapa aspek, antara lain aspek moral, aspek sosial, dan aspek dimensi religiusitas, yang dari kesemua aspek tersebut memiliki tujuan akhir berupa kesejahteraan. Sela…
Sejalan dengan kemajuan dalam berbagai bidang sebagai hasil pembangunan, bidang pendidikan pun menga ami perkembangan. Jika pada zaman penjajahan dulu tugas guru dan kepala sekolah hanya melaksanakan petunjuk dan perintah dari atasan saja, kini tugas mereka-terutama tugas kepala sekolah—jauh lebih berat. Dari mereka pun, diharapkan adanya inisiatif. Namun, ini tidak berarti bahwa kita mengan …
mata kuliah perilaku organisasi di anggap sebagai mata kuliah yang sangat menarik untuk di pelajari karena disana menjelaskan berbagai seluk beluk organisasi dengan berbagai sudut pandang. ilmu perilaku organisasi bukan hanya layak di pelajari oleh kalangan akademisi namun juga bagi para praktisi bisinis dan birokrat.
Dari Redaksi Assalamualaikum. wr. wb. Presiden Joko Widodo telah mengirimkan tujuh nama calon anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2020-2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 6 Oktober 2020. Surat bernomor R.41.Pres.10 2020 tertanggal 5 Oktober 2020 akan segera ditindaklanjuti untuk menggantikan masa jabatan anggota Komisi Yudisial periode 2015-2020, yang akan berakhir pada 20 Desember …