Hukum Perlindungan Konsumen : Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah

Mau seberapa menjanjikannya sebuah bisnis yang telah direncanakan, bisnis tersebut akan sangat terancam dan berisiko jika dibangun tanpa dasar hukum bisnis yang sesuai dengan peraturan setempat. Hukum tersebut termasuk dengan memperhatikan hukum perlindungan konsumen. Ada banyak aspek dalam hukum perlindungan konsumen, baik dalam tatanan hukum Indonesia yang bersifat dimensi hukum positif hing…

Perkembangan Pembangunan Hukum Di Indonesia

Buku monograf ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, serta adanya sumbang pemikiran dari beberapa penulis seperti dari Stipada Palembang, dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kota Bumi. Ada semacam harapan, bahwa tulisan-tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak tulisan mengenai hukum.yang mencoba untuk melakuka…

Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia : dilengkapi perlindungan nasabah …

Penerapan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari kontradiktif yang menimbulkan sebuah dealektika, baik itu dari para akademisi dan masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah. Praktik perbankan syariah harus memiliki beberapa aspek, antara lain aspek moral, aspek sosial, dan aspek dimensi religiusitas, yang dari kesemua aspek tersebut memiliki tujuan akhir berupa kesejahteraan. Sela…

Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

Sengketa-sengketa internasional dalam era globalisasi dewasa ini memang sangat rentan terjadi dipicu oleh berbagai macam perbenturan kepentingan (conflict of interest) antarnegara yang kerap timbul.upaya-upaya penyelesaian terhadapnya tentunya mutlak diperlukan agar sengketa-engketa tersebut tidak meluas dan berkepanjangan yang lambat laun dapat mengancam perdamaian dunia.untuk menghadapinya te…

Hukum Waris Adat

Didalam buku ini dicoba diuraikan tentang pancasila dalam hubungannya dengan asas hukum waris adat. Kemudian, dikemukakan tentang sistem pewarisan yang berbeda-beda di berb agai daerah. Demikian pula dengan harta warisan, para waris, dan proses pewarisan. Untuk sekedar menunjukkan cara bagaimana menyelesaikan pembagian warisan atau sengketa warisan di kalangan masyarakat adat maka diuraikan p…

Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization

Edisi

Cetakan 1

ISBN/ISSN

979-538282-9

Deskripsi Fisik

viii; 228 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

341 HUA p

Etnografi Hukum : Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata

Etnografi hukum merupakan sebuah metode penelitian hukum untuk melihat gerak dinamis sebuah komunitas berinteraksi dengan hukum. Metode ini berguna untuk menelaah pemahaman, juga perilaku berhukum sebuah kelompok masyarakat tertentu yang lebih bersifat mikro. Hukum tidaklah merupakan sistem tertutup yang menolak proses-proses interaksi dengan segala hal di luar dirinya. Buku ini selain menjelas…

Hukum Sengketa Pemilu : Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di M…

Sejak pemilu 2004, 2009, hinga 2014, MK tidak pernah sepi dari sengketa hasil pemilu. Trennya bahkan terus meningkat, dari sekitar 270 perkara pada pemilu 2004, membnegkak menjadi lebih dari 900 perkara pada pemilu 2014. Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi mereka yang akan bersengketa di MK terkait perselisihan hasil pemilu. Buku dimaksud pula sebgai materi ajar di fakultas-fakultas yang…

Hukum penyelesaian sengketa internasional - edisi revisi

Penyelesaian sengketa merupakan satu tahap penting dan menentukan. Hukum internasional memainkan peran yang esensial, yakni memberikan pedoman, aturan, dan cara bagaimana suatu sendketa dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai. Penyelesaian sengketa internasional digolongkan ke dalam dua bisang, yaotu penyesaian secara hukum dan diplomatik. Penyelesaian secara hukum meliputi arbitrase d…

Proses Penyelesaian Masalah Pertanahan Di Indonesia

Secara nyata pengdaan tanah untuk kepentingan umum oleh negara memunculkan berbagai permalasahan yang melibatkan hubungan antara negara dengan rakyat. Di satu sisi negra harus mampu menyediakan tanah untuk kepentingna publik guna memenuhi hak-hak dasar rakyat serta kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, di sisi lain penguasa tanah oleh negara di Indonesia tidak secara langsung dapa…