Buku ini mengupas mengenai otonomi daerah menurut hukum pemerintah daerah di indonesia dan pengertian mendasar mengenai beberapa pokok bahsan pada Bab 1 sampai dengan Bab IV, dimana hukum di indonesia pada hakekatnya dibangun dengan khas-an Indonesia, sehingga kearifan lokal maupun kebutuhan masyarakat akan pemekaran daerah berimplikasi terhadap pembentukan hukum tersebut. Bab 1 buku ini, lebi…
Luasnya dimensi ilmu pemerintahan tidak terlepas dari ruang lingkup permasalahan dan gejala berpemerintahan. Upaya pembuktian dan penggalian untuk menadirianilmu pemerintah melalui pendekatan disiplin ilmu lainnya yang bersifat multidisiplin ataupun interdisiplin ilmu terus dilakukan. Salah satu pendekatan yang dilakukan sesuai dengan metode ilmu adlah pendekatan historis. Dilihat dari pendekat…
Rezim administrasi negara dalam negara modern sangat dijunjung tinggi karaena adanya administrasi negara ini masyarakat bisa mengetahui tolak ukur pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Lebih dari itu juga, bisa dijadikan tolak ukur untuk masyarakat dalam mengawasi kinerja negara dalam menjalankan roda organisasi melakukan tindakan sewenang-wenang ataupun tetap berada di koridor yang te…
Setiap negara melakukan berbagai upaya agar tercipta stabilitas pemerintahan di negaranya. Diantara langkah pentingnya adalah dengan melakukan berbagai reformasi konstitusi terkait sistem pemerintahan yang digunakan. Reformasi sistem pemerintahan yang terjadi di berbagai negara memperlihatkan fenomena terjadinya saling kontribusi antar sistem pemerintahan. Terjadi gejala parlementarisasi di …
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum - Volume 3 Number 2, August 2016 berisi: * Artikel Kehormatan: Paradigma Baru Hukum Jaminan: Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan Melalui Digitalisasi dan e-Cash Collateral - Tarsisius Murwaji, pp. 218-239 * Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan - Ema Rahmawati, Rai Mantili,pp. 240-260 …