Hukum Pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum pembuktian merupakan kaidah yang mengatur perihal pembuktian, yang akan menjadi pedoman bagi para pihak dalam mengajukan alat bukti dan dasar bagi hakim dalam menemukan kebenaran suatu fakta. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum pembuktian merupakan inti persidangan, yang akan mengantarkan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Buku ini diharapkan dapat menjel…

Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Ele…

Daftar Isi BAGIAN 1 - DASAR-DASAR PERADILAN TUN (KONVENSIONAL DAN ELEKTRONIK) 1. Filosofi, Asas, dan Kebersisteman Hukum AcaraPeradilan TUN A. Filosofi Hukum Acara Peradilan TUN B. Asas Peradilan TUN C. Karakteristik Hukum Acara Peradilan TUN 2. Kelembagaan Peradilan TUN A. Peradilan TUN dalam Lintasan Sejarah B. Dasar Hukum C. Struktur Organisasi D. Pembinaan dan Peng…

Hukum Peradilan TUN (Tata Usaha Negara)

Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) merupakan buku bacaan yang sangat direkomendasikan untuk digunakan sebagai bahan bacaan. Buku ini dituliskan oleh Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Widi Nugrahaningsih, Rezi. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman). Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman…

Hukum Administrasi Negara & Peradilan Tata Usaha Negara

Di tengah banyaknya lembaga-lembaga pemerintah, lembaga negara maupun lembaga Independen yang dibentuk pemerintah, korupsi tetap menjadi momok yang menggerogoti lembaga-lembaga tersebut. Di mana kerap terjadi tindakan pejabat pemerintah yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Persoalan bangsa ini seakan tidak diselesaikan secara serius. Padahal dalam sistem pemerintahan, kita mengenal asas umu…

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-9377-07-2

Deskripsi Fisik

xi, 102 hlm : ill. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 342 SRI h

Jurnal Ius Quia Iustum-Volume 24 No.4,Oktober 2017

*Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi-Bisariyadi,pp.509-534 *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum-Mohammad Agus Maulidi,pp.535-557 *"Menghidupkan" Undang-Undang Dasar 1945 Tanpa Amandemen-Wira Atma Hajri, Rahdiansyah Rahdiansyah,pp.558-576 *Suksesi Kepemimpinan dalam Partai Politik: (Studi atas Partai Golkar dan Partai…

(FH) Hukum acara peradilan tata usaha negara

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-73906-2-1

Deskripsi Fisik

vii, 224 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 342 NOM h c.1

(PASCA) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

Cetakan Keenam

ISBN/ISSN

979-960-559-8

Deskripsi Fisik

x; 205 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 347.05 SIT h

(PASCA) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Edisi

Edisi 1 Cetakan 3

ISBN/ISSN

979-806-153-5

Deskripsi Fisik

x; 300 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 347.05 SOE h

(PASCA) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

Edisi 1 Cetakan 9

ISBN/ISSN

979-421-310-1

Deskripsi Fisik

xii; 252 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 342 ROZ h