Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia

Buku berjudul Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia, berisi tentang sejarah pembuktian dalam perkara pidana di INdonesia, sistem pembuktian dalam perkara pidana, teori hukum pembuktian, sejarah hukum acara pidana dalam sistem civil law, hukum pembuktian menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), hukum pembuktian menurut federal rules of evidence (FRE), ditutup dengan o…

Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan ( Edisi Revisi )

Buku ini hadir sebagai satu langkah penyelesaian kasus tindak pidana ketenagakerjaan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerja/buruh maupun pengusaha, yang melanggar hukum perjanjian kerja, baik peraturan perusahaan, peraturan kerja bersama dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ancaman sanksi pidananya hanya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lantaran itu, pelaksana…

Hukum Perikatan dalam KUH Perdata ( Buku Ketiga )

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-491-043-6

Deskripsi Fisik

242 hlm ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 MAR h

Jurnal Teknik Sipil : Journal of Civil Engineering

Edisi

Vol 27, No. 3, Desember 2020

ISBN/ISSN

0853-2982

Deskripsi Fisik

209-294 hlm :ill. 30 cm.

Judul Seri

Rekayasa Struktur, Rekayasa Geoteknik, Teknik Sumber Daya, RekayasaTransfortasi, Teknik Kelautan, Manajemen & Rekayasa Konstruksi.

No. Panggil

SR 624 BAM j c.

Bunga Rampai Hukum Keperdataan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-071-336-9

Deskripsi Fisik

xx, 260 hlm ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 347.598 WUR b c.

Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-205-127-0

Deskripsi Fisik

xii, 332 hlm ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 342.598 ZAK s c.

Hukum pemerintahan daerah

Tak dapat dipungkiri, perubahan dinamika kewenangan pemerintah pusat ke daerah menimbulkan sejumlah konsekuensi logis. Konsekuensi-konsekuensi itu mulai dari berupa pembentukkan peraturandaerah hingga kepada implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui saat ini tentang apa dan bagaimana serta dinamika yang terjadi terkait hukum yang men…

(FH) Hukum & kuasa konstitusi

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-97621-2-X

Deskripsi Fisik

v,241 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

SR 342.598 FIR h c

Hukum Otonomi Daerah dalam Perspektif Kearifan Lokal

Secara garis besar buku ini membahas tentang kearifan lokal di Provinsi Lampung dalam hubungannya dengan hukum otonomi daerah. Pada masa kini kearifan lokal menjadi kecenderungan umum, masyarakat Indonesia yang telah menerima otonomi daerah sebagai pilihan politik terbaik. Membangkitkan nilai-nilai daerah untuk kepentingan pembangunan menjadi sangat bermakna bagi perjuangan daerah untuk mencapa…

Model Kebijakan Rekayasa Lalu Lintas Kota Bandar Lampung (sebagai solusi perm…

Penambahan penduduk, peningkatan ekonomi, perkembangan teknologi menyebabkan bertambahnya kendaraan, hal ini tidak diiringi dengan penambahan sarana dan prasarana. Sebagai pusat kegiatan Provinsi Lampung, sekitar 12,4% penduduk Provinsi Lampung berada di kota Bandar Lampung. Berbagai pelayanan bagi wilayah yang lebih luas disediakan oleh Kota Bandar Lampung, baik di bidang pemerintahan, niaga, …