Pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal karena penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan daripada pidana denda. Mengapa demikian? Pidana penjara sampai saat ini masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum. Padahal perkemb…
IMPLENTASI PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Perkara Nomor: 01/Pen.Pid-Anak/2015/PN.Kla) ABSTRAK Oleh ARINA SUSANTI 14.12.26.063 Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan juvenile delinguency dewasa ini semakin meluas dan beragam. Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik…
IMPLEMENTASI PASAL 82 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Kla) ABSTRAK Oleh ARIS FITRA WIJAYA 14.12.26.011 Tindak pidana persetubuhan terhadap anak sering terjadi di Negara Republik Indonesia, hal demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satunya terjadi di wilayah …
Beberapa masalah asas-asashukum pidana yang relatif baru di kemukakan dalam buku ini, antara lain perkembangan/perubahan formulasi yang terkait dengan masalah hukum yang hidup (hukum tidak tertulis), masalah ruang berlakunya hukum pidana terhadap cyber crime, dan maslaah perlindungan warga negara di luar negri. Masalah tindak pidana yang relatif baru dikemukankan dalam buku ini, antara lain mas…
ANALISIS PENJATUHAN PIDANA MINIMAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Perkara Nomor: 29/Pid/2014/PT.TK) Oleh HETY NOVITA SARI Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur seharusnya dipidana maksimal, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain, kenyataannya majelis hakim menjatuhkan pidana mini…
Secara ilmiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya. Secara alamiah pula, manusai tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai dengan hukum akan berakibat pada kekacauan yang pada gilirannya akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Seba…
Buku ini tidak hanya menguraikan teknik beracara an sich tetapi mencermati teks hukum, menguraikan idealitasnya sekaligus mengkritisi kelemahannya. Buku ini tidak menjadikan hukum positif sebagai taken for granted, seolah tertutup untuk dikritisi dan diutak-atik. Sedangkan masyarakat pencari keadilan bahkan para praktisi hukum sendiri sebenarnya menyadari dan merasakan kekurangannya di sana-sin…
Buku ini dikemas menjadi 21 bab dengan pendekatan main maping yang dilengkapi dengan contoh kasus dn rumus perhitungan pajak terutang meliputi: • Ketentuan umum perpajakan • Konsep PPh • PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 • PPn dan PPnBM • PBB • BPHTB • Retribusi pajak daerah • NPWP • Pelunasan pajak terutang • Pengisian SPT • Pemeriksaan dan penyidikan pajak
IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF C PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2013 DALAM PENETAPAN HAK PAKAI ATAS TANAH BADAN USAHA (Studi Di Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan) Oleh : Riko Aritama Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang…
Buku ini adalah hasil pengolahan dan pengembangan makalah berjudul “paradigma ilmu hukum Indonesia dalam perspektif positivis”, yang dipresentasikan dalam simposium nasional ilmu hukum tentang “paradigma dalam hukum Indonesia:, pada tanggal 10 Februari 1998, di fakultas hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Pengolahan dan pengembangan dilakukan dengan menambahkan cuplikan-cuplikan da…