Ditapis dengan
Undang - Undang Kejaksaan (UU RI No. 16 Tahun 2004)
Dalam melaksanakan fungsi, tugsd, dan wewenangnya, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dal…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-007-478-6
- Deskripsi Fisik
- 143 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU RI No. 11 Th.2008)
Saat ini telah hadir hakim rezim baru, yakni hukum siber, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah ini lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan system computer dan system informasi yang dalam pemanfaatannya baik dalam lingkup local maupun gglobal dengan menggunakan teknologi informasi berbasis system computer yang merupakan system elektronik yang dapat dilihat secara virtu…
- Edisi
- Edisi 3
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-093-6
- Deskripsi Fisik
- 119 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM u
Revisi MD3 (UU RI No. 17 Tahun 2014) MPR< DPR, DPD, DPRD
Penggantian Undang-undang No. 27 Tahun 2009 terutama dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan, seperti dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, yang membatalkan beberapa ketentuan y…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-589-4
- Deskripsi Fisik
- 354 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM r
Peraturan Pemerintah Tentang Desa Tahun 2014
PP NO. 34 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa PP No. 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Dilengkapi: Permendagri No. 35 tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-72013-0-9
- Deskripsi Fisik
- 182 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM p
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Seiring dengan Reformasi Birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan Kepemerintahan yang baik. Maka Reformasi birokrasi pada tataran Pemerintah Daerah diarahkan untuk melakukan koreksi dan melakukan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadsi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Untuk itu ditetapkanlah PP No.…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 979-3519-07-x
- Deskripsi Fisik
- 160 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM p
Petunjuk Pelaksanaan (JUTLAK) Kepres No 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksa…
buku ini memuat petunjuk teknis pelaksanaan keputusan presiden nomor 18 tahun 200 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah.
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 247 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM p
(HUKUM) Kumpulan lengkap uu ormas dan yayasan
Mendirikan organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagai wadah untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat termasuk bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mengatur berbagai hal tentang ormas agar selaras dengan tujuan nasional. Selain ormas, yayasan di Indonesia juga berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan.…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-407-291-9
- Deskripsi Fisik
- iii, 260 hlm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM k c.1
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Karantina Ikan
Buku kecil ini memuat PP No. 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan yang di dalamnya mengatur berbagai upaya untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina baik dari luar negeri maupun dari suatu area ke area yang lain di dalam negeri atau keluarnya hama dan penyakit ikan karantina tersebut dari wilayah Negara Republik Indonesia. Perlu juga diketahui bahwa PP No. 14 t…
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 77 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM p
Kumpulan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Penyuluhan
buku ini merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan. buku ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman sehingga pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan dengan baik dan benar.
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 305 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 348.02 TIM k
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Sesuai dengan namanya, perbankan syariah muncul sebagai sistem perbankan yang pelaksanaanya berlandaskan syariat atau hukum islam. Perbankan syariah lahir tiada lain kecuali sebagai alat alternatif sistem perbankan yang jauh dari praktik riba. Tentu saja, riba sangat membahayakan sistem ekonomi masyarakat karena hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain mengalami kerugian.
- Edisi
- Edisi 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-191-236-2
- Deskripsi Fisik
- 192 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 346.08 TIM u
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah