Fenomena pembajakan di tanah air saat ini telah berada dalam tingkat yang mengkhawatirkan, akibat lemahnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat akan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Padahal, pembajakan yang dilakukan dapat mematikan kreativitas pencipta, yang pada gilirannya akan mematikan kemajuan IPTEK dan seni dan merugikan pihak konsumen sendiri, karena kualitas karya teknologi dan sen…
Pada tahun 2004, program penjaminan yang di kenal dengan blanket guarantee mulai di hapuskan dan akan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih pemanen. Secara bertahap program ini akan dikurangi cakupannya dan diturunkan jumlah maksimal yang di jamin. Blanket guarantee sebgaai suatu kebijakan sementara diberlakukan pemerintah sejak tahun 1998 melalui keppres 26 tahun 1998. Program penjaminan…
Buku ini mengkaji secara spesifik, lengkap, dan berurutan hukum perbankan dari prespektif tindak pidana dan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan, sebagai isu sensitive dalam dunia perbankan. Semuanya di bahas secara apik dalam bingkai teori hukum perbankan. Dan memuat kasus-kasus popular yang terjadi dalam dunia perbankan nasional, berisikan perbandingan hukum perbankan nasional de…
“dapatkan BANK dipaitkan secara hukum oleh kreditornya?” “sejauh mana ketentuan RAHASIA BANK dapat diterobos untuk menaggulangi kejahatan pencucian uang (money laundering)?” “bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan dan nasabah dari BANK yang dimerger?” Buku ini mengkaji secara spesifik, lengkap, dan berurutan hukum perbankan dari perspektif tindak pidana pencucian uang, me…
buku ini mengkaji secara utuh da menyeluruh ruang lingkup keberadaan hak-hak atas tanah di Indonesia, baik hak-hak atas tanah yang bersumber pada hukum adat maupun yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum perdata barat. Dikaji pula macam-macam pemindahan hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah setelah Undang-Undang Pokok Agraria diberlakukan. Di samping itu, dipelajari tentang lemb…
Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktik pemegang sertifikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan hanya disebabkan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan sertifikat disebabkan cacat…
Dalam konteks hkum pertambangan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan Negara berarti penolakan praktik pemilikan mineral secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi social bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangannya. Di Indonesia, pemegang hak atas tanah tidak bisa mengklaim kepemilikkan atas bahan galian yang terdapat di bawah tanahnya. Konstitusi Indonesi…
lahirnya undang-undang no . 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah merupakan amanat dari undang-undang pokok agraria no . 5 tahun 1960.undang-undang no . 4 tahun 1996 merupakan pengganti dari hypotheek sebagaimana yang diatur dalam buku II kitab undang-undang hukum perdata indonesia sepanjang mengenai tanah,dan credietverband.ketentuan-ket…
Buku ini memberikan gambaran mengenai hukum pajak meliputi pengertian dan sejarah perpajakan di lndonesia; asas-asas; falsafah; fungsi, subjek dan objek, penggolongan dan jenis pajak; kerahasiaan pajak; teori dan sistem pemungutan pajak; sanksi pajak; kepastian hukum dan penyelesaian sengketa pajak serta perbandingan pajak di beberapa negara.