Ditapis dengan
Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di Indonesia (Ed…
Berbicara hukum, baik acara pidana, perdata, maupun tindak korupsi terletak pada pembuktian yang dimulai dari tingkat penyidikan oleh polisi sampai ke tingkat pengadilan oleh hakim. Pihak-pihak terkait, seperti polisi, jaksa, dan hakim hendaknya menguasai hukum pembuktian tersebut. Lebih-lebih bagi seorang penyidik agar bisa memprediksi tersangka tindak pidana, perdata, dan korupsi. Buku ini…
- Edisi
- Edisi Revisi, Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-013-266-5
- Deskripsi Fisik
- iv, 220 hlm : ill. ; 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 345 ALF h
Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana Perdata Dan Korupsi di Indonesia
Dalam buku ini yang berjudul edisi revisi hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi dikupas tahap demi tahap secara mendalam kasusnya mengenai proses pemeriksaan perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai ke tingkat persidangan, tidak hanya dengan menggunkan pisau analisis yuridis normatif tetapi juga pisau yuridis empiris yang tidak dapat dipisahkan dalam keadaan realitas…
- Edisi
- Cet. 4
- ISBN/ISSN
- 978-979-013-162-0
- Deskripsi Fisik
- iv, 220 hlm : ill. 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 345 ALF h
Jurnal CITA HUKUM - Vol. 4 No. 1, Juni 2016
Jurnal CITA HUKUM - Vol. 4 No. 1, Juni 2016 berisi: - Politik Hukum Perlindungan Hakim - Akbar Faisal, pp. 1-14 - Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945 - Mujar Ibnu Syarif, pp. 15-32 - Peran Vital Penelusuran Aset Guna Menentukan Besaran Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Koruptor - Bagus Widipradnyana Arjaya, pp. 33-50 - Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pem…
- Edisi
- Vol. 4 No. 1, Juni 2016
- ISBN/ISSN
- 2356-1440
- Deskripsi Fisik
- 1-156 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- REF 340 TIM j c.1
(HUKUM) Hapusnya hak menuntut & menjalankan pidana : edisi revisi
Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-Undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa UU memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya. Dilihat dari sudut sumbernya, dasar-dasar yang ,eniadakan pidana ada dua macam, yakni yang berasal dari undang-undang dan yang berasal dari luar und…
- Edisi
- Ed. rev, Cet. 3
- ISBN/ISSN
- 978-979-013-267-2
- Deskripsi Fisik
- ii + 150hlm.; ilus.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SR 345.07 ALF h c.2
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah