Secara yuridis Indonesia sebenarnya telah memiliki model perlindungan atas expressions of folklore dengan berbasis kepada ketentuan hokum hak cipta.sebagaimana diketahui,di dalam ketentuan pasal 10 UU No. 19 tahun 2002,expressions of folklore merupakan bagian yang dilindungi oleh hokum hak cipta.akan tetapi ketentuan hokum hak cipta ini masih memerlukan ketentuan pelaksana.hingga ketentuan ini …
ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA SEBAGAI PENGGANTI TIDAK DIBAYARNYA UANG KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh: ESTER SARI Tindak Pidana korupsi merupakan suatu perbuatan curang yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan Negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri seseorang yang dapat merugikan Negara. Umumnya, Tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melib…
Dalam buku ini diuraikan perkembangan teori adminstrasi mulai dari teori administrai klasik, newklasik, administrasi modern sampai pada teori administrasi publik. Buku ini membahas bagaimana teori dihasilkan, yakni dari proses saling mengisi antara rasionalis dan empiris. Teori yang lahir dari kekuatan rasio akan menuntun peneliti untuk mendapatkan data sesuaifakta melalui penelitian empirik. D…
Buku yang ada di hadapan pembaca ini sengaja disusun untuk dijadikan salah satu literatur mahasiswa jurusan ilmu hukum khususnya, dan umumnya setipa orang yang memerlukan infromasi penting mengenai hukum perikatan di Indonesia. Buku ini mneguraikan hukum perikatan dari pengertian, rumusan hukum perikatan, subjek hukum, hingga jenis-jenis perikatan. Terhapudnya suatu perikatan disebabkan beraba…
Pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal karena penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan daripada pidana denda. Mengapa demikian? Pidana penjara sampai saat ini masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum. Padahal perkemb…
IMPLENTASI PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Perkara Nomor: 01/Pen.Pid-Anak/2015/PN.Kla) ABSTRAK Oleh ARINA SUSANTI 14.12.26.063 Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan juvenile delinguency dewasa ini semakin meluas dan beragam. Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik…
IMPLEMENTASI PASAL 82 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Kla) ABSTRAK Oleh ARIS FITRA WIJAYA 14.12.26.011 Tindak pidana persetubuhan terhadap anak sering terjadi di Negara Republik Indonesia, hal demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satunya terjadi di wilayah …
Beberapa masalah asas-asashukum pidana yang relatif baru di kemukakan dalam buku ini, antara lain perkembangan/perubahan formulasi yang terkait dengan masalah hukum yang hidup (hukum tidak tertulis), masalah ruang berlakunya hukum pidana terhadap cyber crime, dan maslaah perlindungan warga negara di luar negri. Masalah tindak pidana yang relatif baru dikemukankan dalam buku ini, antara lain mas…