Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer

dalam manajemen perusahaan sistem informasi manajemen sungguh merupakan sesuatu yang tidal dapat di abakan untuk membangun suatu sistem informasi manajemen. saat ini tidak lah terlalu repot karena telah di manfaatkannya kemajuan teknologi khusus nya teknologi komputer informatiak dan komunikasi manajer tidak perlu memahami secara detail tentang bagaimana memanfaatkan teknologi komputer inform…

Pengembalian Aset : Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Dewasa ini, salah satu fenomena kejahatan yang menghambat laju pembangunan adalah kejahatan yang dilakukan oleh para pekerja profesional, yang dalam pemerintahan hanya bisa dilakukan oleh para pejabat. Kejahatan ini disebut juga dengan istilah white collar crime yaitu kejahatan kerah putih. Sebagai contoh kejahatannya adalah korupsi. Sehingga pemerintah Negara Republik Indonesia perlu mempriori…

Hukum pidana transnasional : karakteristik, jenis kejahatan, upaya pencegahan…

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

978-623-6024-44-7

Deskripsi Fisik

viii, 213 hlm. il.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 BAM h

Penegakan Hukum Pidana Korupsi dan Peradilan Tanpa Kehadiran Terdakwa

Nilai-nilai kehidupan bangsa yang ter"kristalsasi" di dalam sila-sila pancasila pada hakekatnya menjadi sumber dan dasar untuk membuat hukum di Indonesia, termausk dalam penegakan hukumnya. Atau dengan kata lain pancasila adalah Staatsfundamentalnorm yang mendasari seluruh sistem hukum di Indonesia. Penegakan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi kebanyakan praktisi hukum di Indonesia …

Kapita selekta tindak pidana ekonomi

Secara garis besar, buku Kapita Selekta Hukum Pidana Ekonomi membahas tentang hukum tindah pidana khusus yang diluar KUHP seperti Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Buku ini membahas batasan pengertian / definisi, dasar hukum, ruang lingkup, dan modus operandi tindak pidana kejahatan ekonomi…

Model Kebijakan Rekayasa Lalu Lintas Kota Bandar Lampung (sebagai solusi perm…

Penambahan penduduk, peningkatan ekonomi, perkembangan teknologi menyebabkan bertambahnya kendaraan, hal ini tidak diiringi dengan penambahan sarana dan prasarana. Sebagai pusat kegiatan Provinsi Lampung, sekitar 12,4% penduduk Provinsi Lampung berada di kota Bandar Lampung. Berbagai pelayanan bagi wilayah yang lebih luas disediakan oleh Kota Bandar Lampung, baik di bidang pemerintahan, niaga, …

Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 2 No. 1, Maret 2011

Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 2 No. 1, Maret 2011, berisi: Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) dalam Tindak Pidana Korupsi Bambang Hartono Hak Subpoena sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat . Zamrony Implikasi Globalisasi dan Penegakan Hukum Progresif di Indonesia Dharma Setiawan Pagaralam Pengawasan Yuridis dalam Rangka Mewujudka…

Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3 No. 1, Maret 2012

Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 3 No. 1, Maret 2012 berisi: * Lembaga mediasi perbankan sebagai alternatif penye;esaian sengketa perbankan di Indonesia - Zulfi Diane Zaini, pp. 1-20 * Peranan badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan kebijaksanaan dibidang pembangunan di Kabupaten Tanggamus - Agus Iskandar P.P., pp. 21-36 * Pembangunan hukum nasional perspektif kesetaraan dan kea…

PRANATA HUKUM, Vol. 8 No. 2 juli 2013, Jurnal Ilmu Hukum

PRANATA HUKUM, jurnal ilmu hukum, volume 8 nomor 2 juli 2013 berisi: Kejahatan narkoba sebagai fenomena dari transnational organized crime -Zainab ompu jainah, pp 95-103 Pernanan advokat tehadap tersangka yang diancam hukuman diatas 5(lima) tahun - Hj jauhariah, pp 104-113 Kajian hukum pembiayaan dengan sistem syariah dalam sektor agribisnis di indonesia- zulfi diane zaini, pp 114-126 Efe…

Pranata Hukum, Vol. 10 No. 2 Juli 2015, Jurnal Ilmu Hukum

Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 2 Juli 2015 berisi: * Analisis keadilan restoratif (restorative justice) dalam konteks ultimum remedium sebagai penyelesaian permasalahan tindak pidana anak - Bambang Hartono,pp. 86-98 * Pembubaran partai politik terhadap sistem demokrasi di Indonesia - Rifandy Ritonga, pp. 99-108 * Analisis Pj. Kepala Daerah yang memutasi pegawai negeri sip…