Pada dasarnya terdapat perbedaan sengketa perdataan pada pengadlan agama. Semntara itu, sengketa tat usah negara terjadi karena objek dan subjek tertentu, seperti perpajakan, kepegawaian, pertanahan, perumahan, tender, dan sebagainya yang merupakan objek keputusan pengadilan tata usaha negara. Dengan banyaknya bentuk sengketa di atas maka masyarakat membutuhkan panduan praktis untuk mnyelesaik…
Globaliasi membawa perubahan dalam berbagai aspek kehiduapan masyarakat dunia, tidak terkecuali dalam lingkungan berbagai organisasi ataupun bisnis yang menjadikannya sangat bergolak, penuh dengan perubahan dan persaingan yang semakin tajam. Perusahaan-perusahaan yang pada masa lalu hanya bersaing di tingkat lokal, refional, atau nasional, kini harus pula bersaing dengan perusahaan-perusahaan y…
Dalam jurnal teknik Sipil (JTS) Vol. 26 No.1 April 2019, topik- topik yang disajikan kali ini meliputi bidang Rekayasa Struktur, Rekayasa Geoteknik, Teknk Sumber Daya Air, Rekayasa Tnasportasi, Teknik Kelautan, Manajemen & Rekayasa Konstruksi.
Dalam jurnal teknik Sipil (JTS) Vol. 26 No.1 April 2019, topik- topik yang disajikan kali ini meliputi bidang Rekayasa Struktur, Rekayasa Geoteknik, Teknk Sumber Daya Air, Rekayasa Tnasportasi, Teknik Kelautan, Manajemen & Rekayasa Konstruksi.
Pandangan yang keliru jika menganggap bahwa perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hanya semata masalah domestik rumah tangga. Cara berpikir dan anggapan yang terlalu menyederhanakan masalah ini ternyata kerap kali malah menimbulkan masalah yang lebih serius dan kompleks dalam sebuah rumah tangga. Hal ini yang ujung-ujungnya juga mengganggu kehidupan sosial dan bermasyarakat. Buku ini men…
Undang-undang atau hukum positifyang berlaku saat ini tidak selamanya sejalan dengan apa yang diinginkan oleh konstitusi. Bisa jadi saat undang-undang tersebut dibuat ternyata memberi dampak negatif seca ra langsung pada hak konstitusi dan hak asasi seseorang. Dalam hal ini Anda dan setiap warga negara berhak untuk menggugat suatu peraturan perundangan lewat proses judicial re-view. Lalu, bagai…
Hukum Acara Pidana dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak konstitunsi masyarakat dilindungi selama menjalani proses hukum. Semoga kehadiran buku ini dapat berguna bagi masyarakat secara luas, serta dapat memberikan sumbangsih pengetahuan tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia.
Bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk? Apakah peraturan sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat secara luas? Apakah sudah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan? Masyarakat harus mengeni betul bagaimana pembentukan peraturan perundang—undangan yang nantinya diberlakukan serta sejauh mana hak dan kewajiban masyarakat yang diatur dalam sebuah peraturan. Buku ini memuat t…
Hukum di Indonesia membolehkan para pihak untuk menggugat ke pengadilan secara langsung tanpa diwakili pengacara. Buku “prosedur gugatan perdata” ini bermaksud menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat agar lebih familier dengan prosedur hukum acara keperdataan serta memberikan gambaran tentang mudahnya mengajukan gugatan ke pengadilan yang dapat dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ri…
Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 45 No.3, Juli 2016 berisi: * Pendekatan Filsafat Ilmu Dalam Uji Konstitusionalitas Tembak Mati Sebagai Eksekusi Pidana Mati (Telaah Putusan Mahkamah Konsitusi No. 21/Puu-Vi/2008) - Muhammad Kadafi, pp. 164-172 * Problematika Pembebanan Hak Tanggungan Dengan Objek Tanah Yang Belum Bersertipikat - Siti Malikhatun Badriyah, pp. 173-180 * Urgensi Diterapkann…