Revalitalisasi hukum otonomi daerah dan prospektif kepentigan daerah

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

978-602-0878-83-6

Deskripsi Fisik

xvi, 178 Hlm., : 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.14 Lin r

Revitalisasi hukum otonomi daerah dan prospektif kepentingan daerah

Buku ini berjudul : Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan Prospektif Kepentingan Daerah, mengupas tentang otonomi daerah menurut sistem hukum pemerintah Daerah di Indonesia. Pengertian mendasar mengenai beberapa pokok bahasan pada Bab 1 samapai dengan bab V, di mana hukum di Indonesia pada hakekatnya dibangun dengan kekhas-an Indonesia, sehingga Kearifan Lokal maupun kebutuhan masyarakat di da…

Politik Hukum Tata Negara Dalam Pemekaran Daerah Di Indonesia

Buku ini merupakan tinjauan teoritis terhadap pemekaran daerah yang sedang menjadi trend dalam pengembangan ekonomi daerah dalam menggali potensi asal daerah, dan bagaimana prakteknya dari sisi politik dan administrasi daerah. Pemekaran daerah bukanlah hal yang baru di Indonesia. Trend pemekaran daerah sudah ada sejak Indonesia merdeka. Pemekaran daerah pada awalnya selalu merupakan keputusa…

Hukum Otonomi Daerah dalam Perspektif Kearifan Lokal

Secara garis besar buku ini membahas tentang kearifan lokal di Provinsi Lampung dalam hubungannya dengan hukum otonomi daerah. Pada masa kini kearifan lokal menjadi kecenderungan umum, masyarakat Indonesia yang telah menerima otonomi daerah sebagai pilihan politik terbaik. Membangkitkan nilai-nilai daerah untuk kepentingan pembangunan menjadi sangat bermakna bagi perjuangan daerah untuk mencapa…

Azas Ilmu Negara

Pembahasan pada Bab 1, 2 , dan Bab 3 mengalamim beberapa penyempurnaan materi, terutama dengan dimasukkanya unsur - unsur negara modern, dan beberpa pengertian lainnya. Buku ini berupayauntuk berusaha menjawab beberapa pertanyaan dasar mengenai apa itu negara, baik istilahnya maupun pengertiannya dari sudut pandang hakekat negara sejak zaman Yunani Kuno sampai dengan praktek ketatanegaraan zam…

Pranata hukum, Vol. 4 No. 2 juli 2009, jurnal ilmu hukum universitas bandar …

Pranata hukum, jurnal ilmu hukum universitas bandar lampung berisi: Klausul evenemen all risk dalam perjanjian pembiayaan konsumen-tami rusli, pp. 81-95 Pembinaan anak didik pada lembaga pmasyarakatan khusus narkotika-kartin s. Hulukati,pp. 97-106 Kekuatan pembuktian hasil laboratorium forensik sebagai bukti dalam tindak pidana narkotika-nasir yusuf,pp. 107-118 Moralitas dalam cita hukum mn…

Pranata Hukum, Vol. 10 No. 2 Juli 2015, Jurnal Ilmu Hukum

Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 2 Juli 2015 berisi: * Analisis keadilan restoratif (restorative justice) dalam konteks ultimum remedium sebagai penyelesaian permasalahan tindak pidana anak - Bambang Hartono,pp. 86-98 * Pembubaran partai politik terhadap sistem demokrasi di Indonesia - Rifandy Ritonga, pp. 99-108 * Analisis Pj. Kepala Daerah yang memutasi pegawai negeri sip…

Pranata hukum, Vol. 9 No. 1 januari 2014, jurnal ilmu hukum

Pranata hukum, jurnal ilmu hukum, Volume 9 nomor 1 januari 2014 berisi: Pengalihan fungsi pengawasan lembaga perbankan dari bank indonesia ke otoritas jasa keuangan-zulfi diane zaini,pp. 1-14 Analisis penyelenggraan penataan ruang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di kabupaten lampung timur-Lintje anna marpaung,pp. 15-25 Kewenangan DPRD dalam membahas dan menindaklanjuti laporan per…

Pranata Hukum, Vol. 3 No. 2 - Juli 2008, Jurnal Ilmu Hukum Univesitas Bandar …

Pranata Hukum, Vol. 3 No. 2 - Juli 2008, Jurnal Ilmu Hukum Univesitas Bandar Lampung, berisi: Hak Tanggungan Hukum sebagai Lembaga Jaminan terhadap Hak Milik atas Tanah Tami Rusli Kebijakan Pengelolahan Sumbedaya Air dalam Hubungannya dengan Otonomi Daerah (Studi di propinsi Lampung) Lintje Anna Marpaung, Bambang Hartono, Tami Rusli, Erlina B., Erina Pane Fungsi Visum et Repertum dal…

Pranata Hukum, Vol. 2 No. 2 - Juli 2007, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar…

Pranata Hukum, Vol. 2 No. 2 - Juli 2007, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, berisi: Penegakan hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Antory Royan Adyan Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penerbitan Obligasi (Kajian Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) Agus Iskandar Prospektif Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Menurut Revisi Unda…