Di tengah-tengah intensnya sosialisasi penegkan hukum di bidang hak kekayaan intelktual yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun instansi-instansi lainnya, lahirlah buku ini. Diuraikansecara komprehensif tujuh cabang hukum HaKi Indonesia. Tujuh undang-undang di bidang HaKi yang berlaku sebagai hukum positif Indonesia merupakan implementasi dari keikutsertaan Indonesia pada konvensi-konensi i…
Buku ini mengupas berbagai hal berkenan dengan hukum pencatatan sipil, baik dari dimensi aturan, norma, prinsip, pengertian, dan sumber hukum pencapil, kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pencapil meliputi pencatatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangakatan anak, pengakuan dan pengesahan anak. serata pelaporan pencatatan sipil lainnya.
Buku ini membahas tentang mekanisme pelaksanaan lelang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku. Dalam hal ini pembaca dapat memahami aturan, norma, dan prinsip hukum dalam pengaturan lelang sebagaimana terdapat dalam vendu reglement dan peraturan pelaksanaannya. Buku ini terbagi dalam 5 bab. Bab satu mengenai sejarah lelang, sejarah kelembagaan lelang, dan sumber huk…
Ditilik dari optik hukum perdata, hukum kebendaan atau hukum benda (zakenrecht) merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Hukum kebendaan merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang (subjek hukum) dengan denda (objek hukum), yang melahirkan berbagai hak kebendaan (zakelijkrecht). Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang …
Dengan makin memburuknya citra pengadilan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, maka mendorong dunia usaha untuk mencari pilihan penyelesaian sengketa lainnya. Lalu, munculnya pelbagai model Alternative Dispute Resolution (ADR) yang merupakan cara lain dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, model ADR ini jauh lebih e…
Indonesia telah menetapkan undang-unang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usha tidak sehat, yang diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian usaha hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas berusaha. Undang-undang nomor 5 tahun 1999 ini selain mengikat para pelaku usaha, juga mengikat pemerintah untuk tidk mengelua…
Dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan bebas dari praktik solusi, korupsi, dan nepotisme, Indonesia menentang adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini terbukti dengan lahirnya Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ad…
Bisnis perbankan dapat di tilik dari berbagai sudut, salah satunya melalui kaca mata hukum. Buku ini memaparkan telaah bisnis perbankan dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum yang melandasi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan bisnis perbankan. Dalam buku ini anda akan mendapatkan: • Pengertian dan dasar hukum perbankan nasional dan sistem keuangan di Ind…