Buku ini tepat dijadikan sebagai panduan untuk TOEIC Preparation Test : Reading Comprehension adalah bagian dalam tes TOEIC yang mengukur sejauh mana kemampuan seseorang terhadap penguasaan structure dan grammar sehari-hari dan kemampuan memahami teks pendek dengan benar. Untuk itu dalam tes TOEIC yang terdiri dari incomplete setence, error recognition dan reading conrehension. - Meteri disusu…
KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Perdata) dan KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) Dilengkapi Dengan : Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tenang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta penjelasannya
Dalam hukum keluarga kita telah mempunyai suatu kompilasi yang menjadi dasar hukum bagi berlakunya aturan dalam bidang hukum perdata Islam, dalam hal ini ada tiga buku, yaitu: Buku I: Perkawinan, Buku II: Kewarisan, dan Buku III: Perwakafan. Kumpulan hukum tersebut disebut dengan Kompilasi Hukum Islam atau populer disingkat dengan KHI, yang berlaku berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991. Sehingga…
Buku HCM 4.0 Menawarnkan sudut pandang yang beragam, pengelaman dan pemikiran yang kaya, serta menarik untuk dijadikan bacaan praktis, dosen, mahasiswa maupun khalayak umum.
UU RI No. 1 Th. 2008 tentang KONVENSI ILO No. 185 MENGENAI IDENTITAS PELAUT, 1985 UU RI No. 44 Th. 2007 tentang PENETAPAN PERPU No. 1 Th. 2007 MENJADI UNDANG-UNDANG UU RI No. 6 Th. 1996 tentang PERAIRAN PELAYARAN UU RI No. 1 Th. 2007 tentang PERUBAHAN ATAS UU RI No. 36 Th. 2000 tentang PENETAPAN PERPU No. 1 Th. 2000 MENJADI UNDANG-UNDANG PERPU No. 1 Th. 2000 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PE…
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, secara umum dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pa…
Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. b. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang…
Perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sepanjang hidupnya. Proses perkawinan dilaksanakan dengan prosedur tertentu agar dinyatakan sah di hadapan hukum dan agama. Sebagai perlakuan yang dianggap suci, hal-hal mengenai perkawinan di Indonesia kemudian diatur dalam ketentuan-ketentuan tertentu agar memiliki kekuatan hukum. Indonesia pada dasarnya telah …