penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Ind…
Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya pengmbangunan huum nasional. Penggantian Wetboek van Strafrecht yang selama ini menjadi dasar Kitan Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, perkembangan masyarakat, serta dinamika hukum nasional dan internasional.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) dan/atau Perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)
Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang…
Semakin berkembangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hukumhukum yang berlaku saat ini di Indonesia, maka semakin besarlah minat masyarakat untuk mengetahui dan mempelajari semua jenis hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, baik yang bertujuan hanya untuk menambah wawasan mereka tentang hukum, maupun mereka yang benar-benar berminat memahami dan mempelajari hukum di Indonesia. …
Kitab hukum pidana lengkap : - Undang-Undang RI No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Undang-Undang RI No.2 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana - Undang-Undang RI No.1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana
Disebut Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ada tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti: Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Money Laundering dan yang lain, dan tindak pidana yang ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penulis tidak membahas di dalam buku ini. Dengan judul sebagaimana dikemukakan diata…