Bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1…
Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap, membahas tentang : Buku I Tentang Hukum Perkawinan Buku II Tentang Hukum Kewarisan Buku III Tentang Perwakafan Juga dilengkapi dengan: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peratur…
UU RI No. 1 Tahun 2024 ini semakin menyempurnakan norma dan melengkapi materi yang diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11l Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma dimaksud meliputi: 1. alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;2…
Dalam pelaksanaan undang-undang nomor 23 th 2002 tentang perlindungan anak telah berjalan dengan amanat undang-undang dasar negara Rl th 1945 terkait jaminan hak asasi manusiayaitu anak sebagai manusia memiliki hak sama untuk tumbuh dan berkembang walaupun instrumen hukum telah dimiliki dalam perjalanannya uu no 23 th 2002. Tentang perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif karna mas…
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Amandemen Undang - Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014
Perlindungan Anak & Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan Anak. Kesejahteraan Anak. Pengadilan Anak. Konvensi Ilo Tentang Hak-Hak Anak. Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafiking). Sistem Peradilan Pidana Anak.
Indonesia merupakan negara yang menegakkan HAM bagi setiap warganya. Hak Asasi Manusia sendiri merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir yang berlaku universal pada semua manusia. Yang dimaksud dengan HAM sesuai dengan UU RI No 39 Tahun 1999 pasal 1 yaitu “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupa…
Adanya krisis moneter yang memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia serta dinamika ekonomi yang cepat berubah menjadikan kebutuhan akan perangkat hukum yang dapat memberikan solusi bagi para pelaku usaha dalam hal kepailitan dan penyelesaian utang piutang sangatlah penting. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini mengatur kriteria …